KONTAN.CO.ID – WASHINGTON. Presiden Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap rencana pengurangan pajak federal bahan bakar minyak (BBM) di Amerika Serikat setelah harga energi melonjak tajam akibat konflik perang dengan Iran.

Dalam keterangannya pada Senin (11/5/2026), Trump mengatakan dirinya mendukung pemangkasan pajak bensin federal sebesar 18,4 sen per galon guna meringankan beban masyarakat Amerika yang terdampak kenaikan harga BBM.

“Ya, saya akan menurunkannya,” ujar Trump kepada wartawan saat ditanya mengenai kemungkinan penghentian sementara pajak tersebut.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Ketika ditanya berapa lama kebijakan itu akan berlaku, Trump menjawab di Oval Office, “sampai waktunya dirasa tepat.”

Baca Juga: Yuan China Dekati Level Tertinggi Tiga Tahun Jelang Pertemuan Trump-Xi

Namun demikian, penghentian sementara pajak BBM federal tetap memerlukan persetujuan Kongres AS yang saat ini dikuasai Partai Republik, partai yang juga menaungi Trump.

Senator Republik dari Missouri, Josh Hawley, pada hari yang sama mengatakan dirinya akan mengajukan rancangan undang-undang untuk menangguhkan pajak bensin dan pajak solar sebesar 24,4 sen per galon selama 90 hari.

Harga BBM di Amerika Serikat terus meningkat sejak perang pecah pada 28 Februari lalu. Situasi memburuk setelah Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang biasanya dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia.

Menurut data AAA motor club, harga rata-rata bensin di AS mencapai US$ 4,52 per galon pada Senin, tertinggi sejak 2022 ketika harga sempat menyentuh US$ 5,01 per galon.

Meski demikian, Pemimpin Mayoritas Senat AS, John Thune, belum memberikan dukungan penuh terhadap wacana pembekuan pajak BBM. Ia menilai cara terbaik untuk menurunkan harga energi adalah dengan membuka kembali Selat Hormuz agar distribusi minyak global kembali lancar.

“Kita akan melihat bagaimana sikap anggota kami,” kata Thune.

Baca Juga: Trump Sebut Proposal Iran Sampah, Gencatan Senjata Terancam Gagal

Sebelumnya pada Maret lalu, sejumlah senator Partai Demokrat, termasuk Senator Arizona Mark Kelly, juga pernah mengusulkan penghentian sementara pajak BBM hingga Oktober. Pajak tersebut diketahui menghasilkan sekitar US$ 2,5 miliar per bulan untuk pendanaan perbaikan jalan di AS.

Sejak 2008, lebih dari US$ 275 miliar telah dialihkan dari dana umum pemerintah federal untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan, termasuk US$ 118 miliar dari undang-undang infrastruktur tahun 2021.

Selain membahas pajak BBM, Trump juga menyinggung kondisi industri penerbangan AS yang tengah tertekan akibat lonjakan harga bahan bakar jet. Kepada CBS, Trump mengatakan pemerintah belum benar-benar menerima proposal bailout maskapai.

Sebelumnya, maskapai berbiaya rendah di AS meminta bantuan senilai US$ 2,5 miliar. Bahkan, Spirit Airlines menghentikan operasionalnya pada 2 Mei lalu dengan alasan tingginya harga bahan bakar membuat rencana restrukturisasi perusahaan sulit dijalankan.

Sejumlah negara bagian di AS seperti Indiana, Kentucky, dan Georgia juga mulai memangkas pajak BBM lokal guna membantu konsumen menghadapi kenaikan harga di SPBU.

Lonjakan biaya energi kini menjadi tantangan politik bagi Trump dan Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu Kongres AS pada November mendatang. Kenaikan harga BBM juga diperkirakan mendorong inflasi barang kebutuhan lain seperti bahan pangan dan logistik.

Baca Juga: Pemerintahan Trump Pinjamkan 53,3 Juta Barel Minyak dari Cadangan Strategis AS

Trump mengakui bahwa pajak BBM hanya menyumbang sebagian kecil dari total harga bensin yang dibayar konsumen. Meski begitu, menurutnya, pengurangan pajak tetap akan membantu masyarakat.

Pemerintahan Trump sebelumnya juga telah mengambil sejumlah langkah untuk menstabilkan harga energi, termasuk meminjamkan minyak mentah dari Strategic Petroleum Reserve serta melonggarkan aturan pengiriman domestik melalui kebijakan Jones Act agar distribusi minyak, bahan bakar, dan pupuk di AS lebih mudah dilakukan.

Presiden Rapidan Energy Group sekaligus mantan penasihat energi Gedung Putih era Presiden George W. Bush, Bob McNally, menilai penghentian pajak BBM kemungkinan tidak akan memberi dampak signifikan jika konflik di Timur Tengah terus menghambat distribusi energi global.

“Jika pajak bensin federal dihentikan sementara tetapi Selat Hormuz tetap ditutup, konsumen hampir tidak akan merasakan dampaknya karena harga BBM di SPBU akan terus meningkat,” ujar McNally.