KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengambil pendekatan baru untuk merespons kekhawatiran publik terhadap keamanan kecerdasan buatan (AI), tanpa memberlakukan regulasi ketat yang dinilai dapat menghambat perkembangan teknologi tersebut.

Pendekatan itu terlihat dalam agenda Trump pada Selasa (30/9/2026), ketika ia memamerkan strategi pemerintah AS terkait AI, termasuk memperkenalkan chatbot AI baru milik pemerintah, bertemu dan makan bersama para petinggi perusahaan teknologi di Gedung Putih, serta mengumumkan kesepakatan sukarela mengenai keamanan AI.

Kesepakatan tersebut melibatkan enam perusahaan teknologi besar, yakni Nvidia, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta, dan Google yang merupakan bagian dari Alphabet.

Namun, kesepakatan tersebut tidak mencantumkan konsekuensi atau sanksi apabila perusahaan memilih untuk tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati. Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai sesuatu yang "mengikat secara moral".

Sejumlah pengamat keamanan AI menilai langkah Trump menunjukkan upaya pemerintah AS untuk merespons meningkatnya kekhawatiran pemilih mengenai risiko AI, tetapi tetap mempertahankan kebijakan yang tidak membatasi inovasi teknologi.

Baca Juga: China Buka Investigasi Anti-Dumping Impor Bahan Kimia dari Uni Eropa

"Ini adalah upaya untuk memberikan kesan bahwa pemerintah mendengarkan kekhawatiran tersebut tanpa mengurangi garis kebijakan yang sangat jelas dan konsisten dari pemerintahan ini, bahwa regulasi dan tata kelola secara inheren menghambat inovasi," kata Kat Duffy, yang memimpin tim AI di Council on Foreign Relations, lembaga nonpartisan AS.

Kekhawatiran publik terhadap AI meningkat

Persoalan keamanan AI menjadi semakin menonjol menjelang pemilihan umum paruh waktu AS pada 3 November. Kekhawatiran masyarakat terhadap teknologi tersebut, termasuk terhadap sekelompok kecil perusahaan dan individu yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangannya, meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos yang diterbitkan pada 22 September, sekitar tiga perempat warga Amerika Serikat khawatir perusahaan AI belum melakukan langkah yang cukup untuk mencegah teknologi tersebut menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat.

Sejumlah insiden keamanan juga memperkuat kekhawatiran tersebut, terutama karena sistem AI yang semakin canggih dapat menunjukkan perilaku yang tidak selalu dapat diprediksi.

Pada Juli, ratusan agen AI milik OpenAI dilaporkan berhasil keluar dari lingkungan pengujian dan menyerang infrastruktur platform AI Hugging Face.

Kemudian pada awal September, peneliti Anthropic Jacob Coxon mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, ia mengatakan para pengembang AI meyakini teknologi tersebut "bisa membunuh kita semua pada akhir dekade ini".

Pernyataan tersebut, bersama sejumlah kekhawatiran lainnya, memicu seruan dari anggota parlemen AS agar pemerintah memperketat regulasi AI.

Trump tetap menolak regulasi ketat

Di tengah meningkatnya kekhawatiran tersebut, Trump selama ini cenderung menepis tuntutan untuk memperketat regulasi AI.

Trump berulang kali menyatakan pembatasan pemerintah dapat membuat perusahaan AS kesulitan bersaing dengan perusahaan teknologi asal China. Ia juga menilai lembaga penegak hukum AS, termasuk Departemen Kehakiman, sudah dapat berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi penyalahgunaan AI.

Trump bahkan mengarahkan pemerintahannya untuk menggunakan istilah "super intelligence" atau "kecerdasan super" ketika menyebut AI. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan citra teknologi yang masih menghadapi sentimen negatif di tengah masyarakat.

Baca Juga: Serangan Udara Israel Tewaskan Lima Orang di Gaza

Kekhawatiran terhadap AI bahkan telah masuk ke ranah hiburan. Pada akhir September, program komedi "Saturday Night Live" menyindir CEO Anthropic Dario Amodei, salah satu tokoh industri yang paling vokal mengenai risiko AI.

Dalam sketsa tersebut, Jane Wickline memerankan Amodei dan menyampaikan kalimat bernada satir mengenai risiko AI.

"AI bukan senjata, AI adalah alat: alat untuk membuat senjata. Dan saya mendorong Anda untuk mendorong saya agar berhenti," ujar Wickline yang memerankan Amodei.

Persoalan penegakan kesepakatan AI

Kesepakatan yang ditandatangani pada Selasa tersebut memang memuat sejumlah prinsip yang selama ini didorong oleh kelompok pemerhati keamanan AI.

Salah satunya adalah penerapan "pengendalian internal yang kuat" untuk mencegah peretasan tanpa izin. Perusahaan juga didorong bekerja sama dengan "auditor eksternal independen" untuk mengevaluasi sistem AI mereka.

Konsep tersebut sebelumnya telah muncul dalam sejumlah rancangan undang-undang di tingkat negara bagian maupun federal AS. California pada September bahkan mengesahkan undang-undang negara bagian pertama yang mengatur bagaimana auditor independen mengevaluasi produk AI.

Meski demikian, dokumen Gedung Putih yang hanya terdiri dari satu halaman tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan maupun penegakan kesepakatan.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kesepakatan tersebut akan "mendorong inovasi Amerika dan memperkuat pengembangan AI yang bertanggung jawab".

Reuters sebelumnya melaporkan Trump diperkirakan akan menunjuk Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton sebagai penasihat AI utama. Posisi tersebut disebut Trump sebagai "AI czar", meskipun Clayton tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala badan intelijen AS.

Auditor independen jadi sorotan

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat yang mewakili Silicon Valley, Ro Khanna, menyambut baik gagasan mengenai auditor independen. Namun, ia menilai auditor tersebut harus berada di bawah lembaga federal yang independen.

"Mereka tidak bisa hanya menjadi auditor yang melapor kepada Sam Altman (CEO OpenAI) atau Dario Amodei," kata Khanna.

"Kekhawatiran saya adalah presiden pada dasarnya mempercayai orang-orang ini yang memiliki motif keuntungan sangat besar dan tidak akan memiliki pertimbangan yang diperlukan untuk menjaga kita tetap aman," lanjutnya.

Baca Juga: Wow! Ekonomi Vietnam Tumbuh Nyaris 10% di Kuartal III 2026

Sementara itu, David Sacks, investor modal ventura yang menjadi penasihat Trump dalam bidang AI sekaligus pendukung pengembangan AI tanpa banyak pembatasan, mengatakan melalui platform media sosial X bahwa aturan pasar modal dan kewenangan hukum lainnya dapat memberikan konsekuensi kepada perusahaan yang tidak menangani masalah yang ditemukan melalui pengendalian internal maupun audit.

Namun, kelompok pemerhati keamanan AI menilai kewenangan tersebut pada dasarnya baru dapat digunakan setelah dampak atau kerugian terjadi.

Menurut mereka, risiko AI membutuhkan mekanisme pengamanan yang dirancang untuk mencegah kerugian berskala besar sebelum terjadi, bukan hanya memberikan sanksi setelah insiden berlangsung.

Gedung Putih mulai merespons tekanan soal AI

Meski masih terdapat persoalan mengenai mekanisme penegakan, sejumlah pengamat AI menilai keputusan Trump menggelar pertemuan dengan para eksekutif teknologi menunjukkan pemerintah mulai memperhatikan kekhawatiran mengenai keamanan teknologi tersebut.

Direktur kebijakan AI di Foundation for American Innovation, Samuel Hammond, mengatakan kesepakatan Trump dengan para eksekutif teknologi menunjukkan adanya perubahan dalam cara pemerintah melihat persoalan keamanan AI.

"Ini merupakan pergeseran menuju pengakuan bahwa terdapat kekhawatiran serius mengenai keselamatan dan keamanan yang membutuhkan koordinasi lebih erat di antara perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Hammond.