KONTAN.CO.ID – WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu (4/5) mengumumkan rencana mengenakan tarif sebesar 100% terhadap film-film yang diproduksi di luar negeri.

Langkah ini disebut sebagai upaya menyelamatkan industri film dalam negeri yang menurut Trump tengah mengalami "kematian yang sangat cepat".

“Ini adalah ancaman keamanan nasional, sekaligus alat propaganda,” tulis Trump di platform Truth Social, menuding insentif dari negara lain sebagai penyebab hengkangnya banyak produksi film Amerika ke luar negeri.

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Baca Juga: Trump Perintahkan Biro Penjara Kembali Buka Alcatraz

Trump menyatakan telah menginstruksikan lembaga-lembaga terkait seperti Departemen Perdagangan untuk segera memproses penerapan tarif tersebut.

Namun, detail pelaksanaannya belum dijelaskan lebih lanjut.

“WE WANT MOVIES MADE IN AMERICA, AGAIN!” tegasnya.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menanggapi lewat X (sebelumnya Twitter): “We’re on it.” Namun baik Lutnick maupun Trump belum memberikan rincian implementasi kebijakan ini.

Trump sebelumnya menunjuk tiga veteran Hollywood—Jon Voight, Sylvester Stallone, dan Mel Gibson—untuk memimpin inisiatif menghidupkan kembali industri film AS yang dinilai lesu.

Menurut FilmLA, produksi film dan televisi di Los Angeles telah turun hampir 40% dalam satu dekade terakhir.

Pemulihan setelah mogok kerja penulis dan aktor pada 2023 masih lambat, ditambah dampak kebakaran hutan besar pada awal 2025 yang memperparah eksodus kru dan pekerja teknis dari kota tersebut.

Baca Juga: Trump Sebut Peran AS dalam Perang Dunia II, Begini Tanggapan Petinggi Rusia

Sementara itu, negara-negara lain menawarkan insentif pajak dan subsidi tunai untuk menarik produksi film, demi mengamankan bagian lebih besar dari belanja konten global yang diperkirakan mencapai US$248 miliar pada 2025, menurut Ampere Analysis.

Namun, sejumlah ekonom memperingatkan dampak kebijakan proteksionis ini. William Reinsch, mantan pejabat senior Departemen Perdagangan dan kini peneliti di Center for Strategic and International Studies, menyebut potensi pembalasan dari negara lain sebagai “bencana” bagi industri hiburan AS.

“Retaliasi bisa mematikan industri kita. Kita punya lebih banyak yang dipertaruhkan dibandingkan yang bisa kita menangkan,” ujarnya.