KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meningkatkan retorika kerasnya terhadap Kuba menyatakan bahwa dia “akan memiliki kehormatan” untuk “mengambil alih Kuba dalam bentuk tertentu” dan bahwa ia bisa “melakukan apa saja yang diinginkan” terhadap negara pulau itu. Pernyataan ini disampaikan Trump di tengah pembicaraan diplomatik yang sedang berlangsung antara kedua negara, yang sejatinya bertujuan untuk memperbaiki hubungan bilateral yang sudah lama tegang. Hubungan kedua negara kini berada pada salah satu titik paling kontroversial dalam 67 tahun terakhir sejak revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro yang menggulingkan rezim yang selama ini bersahabat dengan Amerika Serikat.
Baca Juga: Trump Frustasi, Sekutu Tolak Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz Retorika yang Memicu Kehebohan Saat berbicara kepada para wartawan di White House Trump pada Senin (16/3/2026) mengatakan: “Saya percaya saya akan… memiliki kehormatan untuk mengambil alih Kuba. Itu kehormatan besar. Mengambil Kuba dalam bentuk tertentu… Entah saya membebaskannya atau mengambilnya, saya pikir saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan dengan itu. Jika Anda ingin tahu kebenarannya.” Komentar ini dilontarkan di tengah krisis ekonomi yang parah di Kuba, yang semakin memburuk akibat blokade minyak yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump setelah jatuhnya Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Blokade ini telah menghentikan hampir seluruh pasokan bahan bakar penting ke Kuba, yang mengakibatkan pemadaman listrik nasional dan pembatasan energi yang ketat di seluruh negeri.
Baca Juga: AS dan Korsel Sepakat: Selat Hormuz Kunci Harga Minyak Global Tujuan Negosiasi dan Tekanan Politik Laporan dari media AS seperti The New York Times menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama negosiasi bilateral ini adalah tekanan bagi pemerintah Kuba untuk mengganti Presiden Miguel Díaz-Canel. Dalam beberapa laporan, diplomat AS disebut telah menyampaikan kepada pihak Kuba bahwa Díaz-Canel “harus pergi” sebagai bagian dari kesepakatan — meskipun langkah selanjutnya diserahkan kepada otoritas Kuba. Namun, pemerintah Kuba secara tradisional telah menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negerinya dan menilai setiap tuntutan semacam itu sebagai “pemecah kesepakatan.” Sebagai respons, Presiden Díaz-Canel menegaskan harapannya bahwa pembicaraan dengan AS akan berlangsung “atas dasar kesetaraan dan saling menghormati sistem politik kedua negara, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri.”
Baca Juga: Pekerja Samsung Ancam Mogok, Pasokan Chip Global Berisiko Terganggu Tekanan Ekonomi dan Krisis Energi Trump juga mengaitkan tekanan terhadap Kuba dengan kebijakan luar negeri yang lebih luas, termasuk operasi militer AS di Venezuela dan keterlibatan Washington dalam konflik dengan Iran. Ia bahkan menegaskan bahwa setelah isu Iran, Kuba akan menjadi fokus berikutnya. Langkah ini diperkuat dengan penghentian semua pengiriman minyak Venezuela ke Kuba serta ancaman tarif bagi negara mana pun yang menjual minyak ke Kuba. Akibat kebijakan ini, Kuba mengaku belum menerima pasokan minyak selama tiga bulan terakhir, memicu krisis energi yang parah dan menyebabkan pemadaman listrik di seluruh pulau. Jaringan listrik nasional Kuba bahkan sempat runtuh total, meninggalkan sekitar 10 juta penduduk tanpa listrik.
Baca Juga: Harga Emas Melemah, Kekhawatiran Inflasi Akibat Konflik Timur Tengah Tekan Pasar Dasar Hukum dan Respons Resmi Meskipun Trump mengeluarkan pernyataan yang sangat provokatif, Gedung Putih belum merinci landasan hukum apa pun yang bisa menjadi dasar bagi tindakan militer atau intervensi terhadap Kuba. Hingga kini, pemerintah Kuba juga belum memberikan komentar resmi terhadap pernyataan Trump. Pernyataan Trump ini menandai puncak retorika keras yang berpotensi menambah ketegangan geopolitik di kawasan Karibia dan antara Washington–Havana, saat dunia kembali memperhatikan dinamika hubungan lama antara dua negara tetangga yang telah lama bersitegang.
