WASHINGTON. Secara tiba-tiba, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pelarangan transgender masuk militer pada Rabu (26/7). Kebijakan ini sontak membuat bingung  menteri pertahanan dan pimpinan Kongres Republik.

Trump mengumumkan kebijakan terbarunya itu di akun Twitter resminya. Dia menulis, angkatan bersenjata Amerika tidak akan mampu menanggung biaya kesehatan dan kerusakan yang dialami anggota militer transgender.

Menurutnya, dia sudah berkonsultasi dengan sejumlah jenderal dan ahli militer. Namun, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis, baru diberitahu satu hari sebelum pengumuman itu dibuat.

Trump memilih untuk mengumumkan larangan tersebut untuk menyelesaikan perdebatan di Capitol Hill mengenai apakah uang pembayar pajak harus membayar transisi gender dan terapi hormon untuk anggota militer transgender.

Perdebatan tersebut mengancam akan menghilangkan paket anggaran pertahanan dan keamanan senilai US$ 790 miliar. Dijadwalkan, voting anggaran militer AS akan dilakukan pada pekan ini.

Namun, alih-alih mempersempit isu tersebut, Trump malah mengeneralisir kebijakannya kepada seluruh anggota militer transgender.

Keputusannya terkesan sangat terburu-buru karena pihak Gedung Putih tidak bisa menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kebijakan itu dijalankan, termasuk bagaimana nasib anggota militer yang secara terbuka mengakui diri sebagai seorang transgender. Dari delapan pejabat tinggi militer AS yang diwawancarai, tak ada satu pun yang bisa menjawab.

"Ini merupakan sesuatu yang mana Departemen Pertahanan dan Gedung Putih harus bekerjasama jika kebijakan ini akan diimplementasikan dan dilegalkan," jelas Huckabee Sanders, Juru Bicara Gedung Putih.

Pelarangan tersebut akan membalikkan transformasi militer yang dilakukan secara bertahap di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Tahun lalu, pemerintah Obama mengumumkan bahwa para transgender dapat membuka diri mereka di militer. Sekretaris pertahanan Obama, Ashton B Carter, juga membuka semua posisi tempur untuk wanita dan menunjuk sekretaris tentara gay pertama secara terbuka.

Ini sangat berbeda dengan kebijakan yang akan diberlakukan Trump. Padahal, saat kampanye, Trump menyebut dirinya sebagai sekutu dari kelompok gay, lesbian, biseksual dan transgender.

Presiden, kata Sanders, telah menyimpulkan, bahwa mengizinkan transgender untuk melayani secara terbuka "mengikis kesiapan militer dan kohesi unit". Hal inilah yang menjadi pertimbangan Trump dalam membuat kebijakan tersbeut.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie