KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Donald Trump secara sepihak membatalkan dana federal sebesar US$ 4,9 miliar yang telah disetujui oleh Kongres. Ini memperburuk ketegangan mengenai siapa yang berwenang mengendalikan belanja negara.

Dalam sebuah surat yang dipublikasikan secara daring pada Kamis malam, Trump memberi tahu Ketua DPR Mike Johnson bahwa ia berencana menahan pendanaan untuk 15 program internasional.

Konstitusi Amerika Serikat memberikan kekuasaan anggaran kepada Kongres, yang setiap tahun harus mengesahkan undang-undang untuk mendanai operasional pemerintahan. Gedung Putih seharusnya mendapatkan persetujuan Kongres jika ingin mengubah atau tidak mengalokasikan dana yang telah disetujui. 

BPJS Kesehatan dan BPJS TK Perkuat Sinergi Pemda untuk Perlindungan Jaminan Sosial

Pada bulan Juli, Kongres telah membatalkan dana sebesar US$ 9 miliar untuk bantuan luar negeri dan pendanaan media publik.

Baca Juga: Harga Minyak Ditutup Menguat, Pasar Menanti Pernyataan Trump tentang Rusia-Ukraina

Langkah terbaru yang dikenal sebagai pocket rescission ini secara langsung melewati wewenang Kongres. Direktur Anggaran Trump, Russell Vought berpendapat presiden dapat menahan dana selama 45 hari, yang secara efektif dapat membuat anggaran tersebut kadaluarsa di akhir tahun fiskal pada 30 September. Menurut Gedung Putih, taktik ini terakhir kali digunakan pada tahun 1977.

Berdasarkan dokumen pengadilan yang diajukan Jumat, dana yang dibatalkan tersebut dialokasikan untuk bantuan luar negeri, operasi penjaga perdamaian PBB, dan program promosi demokrasi di luar negeri. Sebagian besar program ini sebelumnya dikelola oleh Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang telah banyak dibongkar oleh pemerintahan Trump.

Pihak Demokrat menyebutkan pemerintahan Trump telah membekukan dana lebih dari US$ 425 miliar secara keseluruhan.

Mayoritas anggota Partai Republik mendukung pemangkasan anggaran dalam bentuk apa pun, meskipun hal tersebut melemahkan kekuasaan Kongres. Namun, Senator Republik Susan Collins dari Maine yang memimpin Komite Anggaran Senat menyatakan langkah Trump ini melanggar hukum.

"Daripada mencoba merusak hukum dengan cara ini, sebaiknya dilakukan melalui proses penganggaran tahunan bipartisan yang sah," ujar Collins dalam pernyataannya dikutip Reuters5.

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menuduh Trump berusaha memicu penutupan pemerintahan pada akhir September dengan menunjukkan keinginannya untuk mengabaikan undang-undang pengeluaran yang disahkan Kongres.

"Partai Republik tidak harus menjadi stempel karet bagi kekacauan ini," kata Schumer.