KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tabuhan perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China dan Uni Eropa sayup-sayup ke Indonesia. Negeri Paman Sam itu mulai mengkaji total 3.500 produk-produk yang masuk Generalized System of Preference (GSP) atau daftar produk yang bebas bea masuk yang dihasilkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Buru-buru, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengantisipasi langkah AS. “Kita sudah kirim surat untuk pemerintah Amerika Serikat, Sudah lama. Kita sudah bicara dengan Duta besar Indonesia untuk Amerika, kita sudah bicara melalui surat kepada United State Trade Representative (USTR) dan duta besar Amerika untuk Indonesia di sini,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat di temui, Kontan.co.id di Gedung Kemenko Perekonomian, Jumat (6/7). Enggar melanjutkan, upaya lobi ini dilakukan supaya meredam niat pemerintah AS yang ingin mengenakan biaya masuk pada produk yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, pemerintah memilih untuk lebih melunak dan berpendapat untuk tidak merespons dengan perang dagang.
Trump mengancam Indonesia, ini kata Menteri Enggartiasto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tabuhan perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China dan Uni Eropa sayup-sayup ke Indonesia. Negeri Paman Sam itu mulai mengkaji total 3.500 produk-produk yang masuk Generalized System of Preference (GSP) atau daftar produk yang bebas bea masuk yang dihasilkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Buru-buru, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengantisipasi langkah AS. “Kita sudah kirim surat untuk pemerintah Amerika Serikat, Sudah lama. Kita sudah bicara dengan Duta besar Indonesia untuk Amerika, kita sudah bicara melalui surat kepada United State Trade Representative (USTR) dan duta besar Amerika untuk Indonesia di sini,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat di temui, Kontan.co.id di Gedung Kemenko Perekonomian, Jumat (6/7). Enggar melanjutkan, upaya lobi ini dilakukan supaya meredam niat pemerintah AS yang ingin mengenakan biaya masuk pada produk yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, pemerintah memilih untuk lebih melunak dan berpendapat untuk tidak merespons dengan perang dagang.