KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyatakan darurat nasional sebagai upaya untuk meloloskan anggaran keamanan perbatasan tanpa persetujuan kongres mulai mendapat reaksi dari parlemen. Tindakan ini menurut partai Demokrat akan ditentang sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Seperti dikutip Reuters, dalam beberapa jam pasca pernyataan Trump mengenai darurat nasional, langkah ini ditentang lewat gugatan yang dilayangkan atas nama tiga pemilik tanah di Texas yang menyatakan bahwa deklarasi trump melanggar konstitusi AS dan tembok perbatasan yang direncanakan akan melanggar hak-hak properti mereka.

Tak hanya itu, California dan New York juga telah menyatakan rencananya untuk mengajukan tuntutan hukum.

Komite Kehakiman DPR di bawah Partai Demokrat juga menyatakan telah melakukan penyelidikan terhadap deklarasi darurat nasional.

Dalam sepucuk surat kepada Trump, Komite Demokrat memintanya untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat Gedung Putih dan Departemen Kehakiman yang terlibat dalam aksi tersebut. Mereka juga meminta dokumen hukum tentang keputusan deklarasi darurat nasional. Komite Demokrat menetapkan tenggat waktu Jumat pekan depan untuk permintaan ini.

"Kami meyakini deklarasi darurat Anda menunjukkan kecerobohan terhadap pemisahan kekuasaan dan tanggungjawab Anda sendiri di bawah sistem konstitusional kami," tulis surat  yang ditandatangani oleh Ketua Partai Demokrat Jerrold Nadler dan petinggi Partai Demokrat lain di senat.

Pada Jumat pekan lalu Trump juga meneken RUU anggaran pemerintah bipartisan yang akan mencegah shutdown pemerintahan.

RUU anggaran ini mencerminkan kekalahan legislatif baginya lantaran tak memuat anggaran tembok perbatasan yang diusulkan yang menjadi fokus konflik antara Trump dan Partai Demokrat di Kongres. 

Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Peloci dan Senat Partai Demokrat Chuck Schumer juga menanggapi aksi deklarasi darurat nasional oleh Trump.

"Tindakan presiden jelas-jelas melanggar kekuatan eksklusif kongres yang diabadiikan oleh pendiri kami dalam konstitusi," jelasnya dalam sebuah pernyataan.

"Kongres akan membela otoritas konstitusional kami di kongres, di pengadilan dan di depan umum dengan menggunakan setiap opsi yang tersedia."

Editor: Herlina Kartika Dewi