KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Pentagon untuk membeli lebih banyak listrik berbasis batubara. Langkah ini menyeret militer AS ke dalam upaya pemerintahannya menyelamatkan industri batubara yang kian terpinggirkan dan kalah bersaing secara ekonomi. Perintah tersebut disampaikan Trump dalam acara di Gedung Putih, Rabu (11/2/2026). Ia menegaskan pemerintah akan mengandalkan batubara sebagai sumber energi strategis.
Baca Juga: IMA Minta DMO Batubara Dikaji, Serapan Domestik 2026 Diprediksi Tembus 240 Juta Ton “Kami akan membeli banyak batubara lewat militer,” kata Trump, seraya mengklaim langkah itu lebih murah dan efektif. Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump menginstruksikan pejabat pertahanan untuk memprioritaskan batubara dalam kontrak energi jangka panjang. Dokumen itu menyebut batubara esensial bagi keamanan nasional dan ekonomi serta harus dipertahankan sebagai aset energi strategis. Namun, tidak dijelaskan besaran anggaran yang akan dikeluarkan Pentagon. Selain itu, Trump juga menyatakan pemerintah akan menggunakan dana Departemen Energi untuk meningkatkan kapasitas pembangkit batubara di Kentucky, North Carolina, Ohio, dan West Virginia agar tetap beroperasi.
Baca Juga: PLN Pastikan Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tidak Naik Dana tersebut diambil dari anggaran US$ 625 juta yang sebelumnya disiapkan untuk menopang industri batubara. Kebijakan ini menuai kritik luas. Para pakar menilai langkah tersebut berisiko menaikkan tarif listrik, membebani pembayar pajak, serta memperparah polusi udara dan air akibat emisi partikel berbahaya dan karbon. Pemerintahan Trump juga dinilai agresif mempertahankan pembangkit batubara yang seharusnya pensiun. Menteri Energi Chris Wright menggunakan kewenangan darurat untuk membatalkan penutupan lima pembangkit besar. Biaya operasional tambahan akibat kebijakan ini dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan tagihan listrik. Menurut akademisi energi Universitas Harvard, Ari Peskoe, kebijakan itu justru merugikan publik. “Tagihan energi naik, sementara manfaatnya nyaris tidak ada,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Batal Beri Diskon Tarif Listrik, Cek Tarif Listrik PLN Oktober 2025 Gugatan hukum pun bermunculan. Sejumlah perusahaan listrik dan pemerintah negara bagian menilai pemerintah federal memaksa aset swasta tetap beroperasi secara tidak sah. Sedikitnya 15 negara bagian menggugat deklarasi “darurat energi” yang dijadikan dasar kebijakan tersebut. Beban biayanya pun tidak kecil. Pengelola pembangkit J.H. Campbell di Michigan mengungkapkan biaya mempertahankan operasional mencapai US$615.000 per hari. Jika kebijakan diperluas ke puluhan pembangkit lain hingga 2028, total biayanya diperkirakan menembus lebih dari US$3 miliar per tahun.
Baca Juga: Diskon Tarif Listrik Batal, Berikut Daftar Tarif Listrik Oktober-Desember 2025 Sementara itu, biaya perintah khusus kepada Pentagon masih belum jelas. Namun, analis energi menegaskan dampaknya tak terelakkan. “Pembayar pajak pada akhirnya yang harus menanggung biaya apa pun yang dibeli Departemen Pertahanan,” kata Presiden Grid Strategies, Rob Gramlich.
