KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pada Minggu bahwa mereka akan menempatkan seluruh pegawai Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), kecuali para pemimpin dan staf kritis, dalam cuti administratif berbayar serta mengeliminasi 1.600 posisi di dalam negeri.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang dipimpin oleh Departemen Efisiensi Pemerintah yang diketuai oleh miliarder Elon Musk untuk merampingkan USAID, yang selama ini menjadi mekanisme utama dalam penyaluran bantuan luar negeri Amerika Serikat.

USAID juga dikenal sebagai alat penting "soft power" yang membantu meningkatkan pengaruh diplomasi AS di berbagai belahan dunia.

Dampak Langsung pada Pegawai USAID

XLSMART Ajak Ratusan Korporasi Bahas AI dan Cyber Security di BRAVO 500 Summit

Dalam sebuah email yang diterima oleh salah satu pegawai yang terdampak dan dikonfirmasi oleh Reuters, pemberitahuan yang dikirimkan menyatakan:

"Dengan menyesal kami informasikan bahwa Anda terkena dampak tindakan Pengurangan Karyawan (Reduction in Force)."

Baca Juga: Setelah Tiga Tahun Perang, Trump Buka Peluang Selamatkan Ekonomi Rusia

Pekerja yang menerima pemberitahuan ini akan secara resmi diberhentikan dari layanan federal pada 24 April 2025.

Situs resmi USAID juga menyebutkan bahwa menjelang tengah malam waktu Timur AS pada Minggu, semua pegawai tetap, kecuali pekerja esensial, akan ditempatkan dalam cuti administratif, dan 1.600 posisi di dalam negeri akan dipangkas.

Sebelumnya, dalam pemberitahuan internal yang ditinjau oleh Reuters, disebutkan bahwa sekitar 2.000 posisi di USAID AS akan dihilangkan.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan konfirmasi atas kebijakan ini.

Keputusan Hukum dan Reaksi Publik

Pada Jumat sebelumnya, seorang hakim federal telah memberikan izin kepada pemerintahan Trump untuk memberhentikan sementara ribuan pegawai USAID. Keputusan ini menjadi pukulan bagi serikat pekerja pemerintah yang menggugat kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk membongkar USAID.

Dua mantan pejabat senior USAID memperkirakan bahwa mayoritas dari sekitar 4.600 pegawai USAID yang terdiri dari staf Layanan Sipil dan Layanan Luar Negeri AS akan terkena cuti administratif.

"Pemerintahan ini dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sangat pendek pandang dalam memangkas keahlian serta kapasitas unik USAID dalam merespons krisis," ujar Marcia Wong, mantan pejabat senior USAID.

Menurut Wong, dalam situasi seperti wabah penyakit atau pengungsian besar-besaran, tenaga ahli USAID adalah garda terdepan yang memberikan bantuan dan stabilitas. Pemangkasan besar-besaran ini berisiko melemahkan respons AS terhadap krisis kemanusiaan global.

Baca Juga: Donald Trump Siapkan Serangan Balik Bagi Negara yang Pajaki Google Cs

Pemotongan Anggaran Bantuan Luar Negeri

Sejak dilantik pada 20 Januari 2025, Presiden Trump telah memerintahkan penghentian sementara selama 90 hari terhadap bantuan luar negeri AS. Kebijakan ini berdampak luas pada berbagai program, termasuk:

• Program penanggulangan kelaparan dan penyakit mematikan,

• Penyediaan tempat tinggal bagi jutaan orang yang mengungsi akibat konflik dan bencana,

• Program bantuan kemanusiaan lainnya.

Pemerintahan Trump telah memberikan pengecualian terbatas senilai US$5,3 miliar terhadap pembekuan dana ini, sebagian besar dialokasikan untuk program keamanan dan pemberantasan narkoba.

Namun, berdasarkan dokumen yang ditinjau oleh Reuters, USAID hanya menerima kurang dari US$100 juta dalam pengecualian ini, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran tahunan sekitar US$40 miliar yang dikelola sebelum kebijakan pembekuan diberlakukan.