KONTAN.CO.ID - Perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS), North American Blue Energy Partners (NABEP) akan mengambil alih sejumlah ladang minyak di Venezuela yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asal China dan Rusia.

Dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters pada Senin (31/8/2026), pengambilalihan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan besar terkait produksi minyak yang diumumkan Presiden AS Donald Trump dengan Venezuela.

Baca Juga: Imbal Hasil Obligasi Global Melonjak, Saham Tertekan Saat Harga Minyak Tembus US$91

Proyek-proyek tersebut termasuk dalam 14 kontrak baru yang diberikan kepada NABEP yang didukung AS. Perusahaan ini sebelumnya dimiliki oleh taipan minyak AS Harry Sargeant dan kini dikendalikan oleh pengusaha Venezuela Alejandro Betancourt.

"Venezuela diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat pekerja keras, dan potensi yang belum dimanfaatkan," kata Betancourt dalam sebuah pernyataan.

"Transaksi ini akan membuka potensi tersebut demi memberikan manfaat besar bagi rakyat Venezuela dan Amerika," lanjutnya.

NABEP menyatakan akan memiliki kendali operasional atas bisnis tersebut.

Sementara itu, pemerintah AS akan memperoleh hak kepemilikan atas 35% saham perusahaan serta "akses istimewa" terhadap 20% produksi perusahaan dengan harga pokok.

Gedung Putih juga menyebut NABEP telah memberikan Departemen Luar Negeri AS hak penolakan pertama untuk membeli 80% sisa produksi perusahaan.

Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa AS telah memperoleh akses terhadap sekitar 64 miliar barel cadangan minyak terbukti Venezuela melalui kemitraan dengan sektor swasta.

Baca Juga: Aktivitas Pabrik China Menguat pada Agustus, PMI Naik Jadi 51,5

Kesepakatan tersebut memberikan perusahaan-perusahaan AS pijakan di sejumlah aset minyak strategis Venezuela sekaligus mengurangi pengaruh China dan Rusia yang selama ini memainkan peran penting dalam sektor energi negara tersebut.

Langkah ini juga memberikan Washington peran langsung dalam menentukan pihak yang memproduksi dan menjual minyak Venezuela.

Pemerintahan Trump berupaya mengubah industri minyak Venezuela dan membawa cadangan energi negara tersebut lebih dekat dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik AS.

Gedung Putih menyatakan AS juga memiliki hak veto atas dewan dan jajaran direksi NABEP. Selain itu, mayoritas anggota dewan harus merupakan warga negara AS.

Baca Juga: Industri Manufaktur Australia Masih Ekspansif, Pesanan Baru Tercepat Sejak Januari

China dan Rusia Tergusur

NABEP diperkirakan akan mengendalikan total 17 proyek minyak di Venezuela yang akan dikembangkan dan pada akhirnya memasok minyak ke AS. Dari jumlah tersebut, 14 proyek merupakan kontrak baru yang diberikan pemerintah Venezuela.

Menurut pejabat AS, lima dari 14 ladang minyak tersebut sebelumnya dioperasikan perusahaan-perusahaan China melalui model kerja sama yang dipromosikan oleh mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sementara satu proyek sebelumnya dikelola perusahaan Rusia.

Dua proyek di antaranya pernah dioperasikan China Concord Resources, perusahaan yang dikenai sanksi AS pada 2019 terkait aktivitas yang berhubungan dengan Iran.

Baca Juga: Bursa Australia Tertekan Selasa (1/9), Sektor Teknologi dan Konsumer Jadi Beban

Sementara itu, satu proyek sebelumnya dioperasikan Sinopec dan proyek lainnya oleh China National Petroleum Corp (CNPC).

"Selain membuka peluang baru bagi pemerintah AS dan operator AS, kami juga membuka Amerika Serikat sebagai pasar untuk minyak yang sebelumnya dikirim ke China," kata salah satu pejabat AS.

Dua proyek lainnya sebelumnya dioperasikan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Alex Saab, mantan orang dekat Nicolas Maduro yang kini ditahan di AS. Satu ladang minyak lainnya dikaitkan dengan keponakan Cilia Flores, istri Maduro.

Trump mengatakan pada Senin bahwa AS akan mengambil "jutaan dan jutaan barel minyak" yang saat ini dikirim ke kilang-kilang di Texas dan Louisiana.

Trump dijadwalkan bertemu dengan perusahaan pengecer minyak dan kilang minyak pada Selasa untuk membahas perkembangan tersebut.

Di sisi lain, pejabat AS mengatakan pemerintah sementara Venezuela dan perwakilan Majelis Nasional 2015 tengah melakukan pembicaraan untuk memulihkan tatanan konstitusional serta menyelesaikan persoalan hukum terkait transisi pemerintahan.

Baca Juga: Harga Emas Stabil, Investor Tunggu Data Tenaga Kerja AS dan Pantau Konflik AS-Iran

Pemerintahan Trump menganggap Majelis Nasional 2015 sebagai badan legislatif Venezuela terakhir yang dipilih dan beroperasi berdasarkan konstitusi, meskipun lembaga tersebut saat ini tidak memiliki kewenangan pemerintahan formal.

Salah satu pejabat AS mengatakan kesepakatan dengan Majelis Nasional 2015 dapat memberikan dasar konstitusional dan hukum bagi proses transisi yang lebih luas, termasuk keputusan ekonomi seperti menghidupkan kembali industri minyak Venezuela.