KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) kembali berada di ambang penghentian operasional pemerintah (government shutdown) setelah Senat gagal meloloskan rancangan perpanjangan pendanaan pada Selasa (30/9/2025).

Situasi semakin memanas usai Presiden Donald Trump mengancam akan memangkas lebih banyak program dan melakukan gelombang baru pemecatan pegawai federal.

Pemungutan suara di Senat berakhir dengan hasil 55 berbanding 45, tidak cukup untuk memperpanjang pendanaan setelah tenggat tengah malam.

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

Baca Juga: Shutdown Pemerintah AS: Apa Saja Yang Terdampak Jika Terjadi?

Kondisi ini praktis memastikan bahwa mulai Rabu (1/10), sebagian besar aktivitas pemerintah non-esensial harus dihentikan, mulai dari layanan penelitian, administrasi, hingga penerbitan laporan pengangguran bulanan.

Kemungkinan adanya solusi mendadak hampir mustahil, mengingat kebuntuan tajam antara Partai Republik dan Demokrat.

Meski Senat berencana menggelar pemungutan suara ulang terhadap rancangan versi DPR, peluang kompromi tetap tipis.

Tarik Menarik Anggaran

Partai Demokrat menuntut agar rancangan pendanaan mencakup subsidi tambahan untuk layanan kesehatan.

Sebaliknya, Partai Republik bersikeras isu tersebut dibahas secara terpisah.

Baca Juga: Meski Ada Risiko Shutdown, Wall Street Tetap Catat Rekor Kenaikan Bulanan (30/9)

Trump memperkeruh suasana dengan ancaman politik. Menjelang pemungutan suara, ia menegaskan siap membatalkan program-program favorit Demokrat dan memangkas pegawai federal.

“Kami akan memberhentikan banyak orang, dan mereka itu dari kubu Demokrat,” kata Trump.

Gelombang PHK itu akan memperparah eksodus birokrat, di mana lebih dari 150.000 pegawai sudah keluar melalui skema pensiun dini pekan ini—terbesar dalam 80 tahun.

Trump juga menahan pencairan miliaran dolar yang sudah disetujui Kongres, memicu kemarahan Demokrat yang kini meragukan alasan untuk menyetujui rancangan pendanaan baru.