KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Rabu (9/4) untuk meninjau aturan yang mengatur ekspor peralatan militer. Hal itu dilakukan untuk mempermudah perusahaan pertahanan AS menjual produknya ke luar negeri.

"Kami tidak dapat menyediakan sistem persenjataan dengan cara yang andal dan efektif kepada sekutu utama kami, dan pendorong utamanya adalah inefisiensi dan inkonsistensi dengan proses persetujuan penjualan militer asing," kata asisten Gedung Putih Will Scharf pada upacara penandatanganan di Ruang Oval.

"Jadi perintah eksekutif ini akan mengarahkan Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, departemen dan lembaga terkait lainnya, untuk mengerjakan ulang sistem penjualan pertahanan asing kami guna memastikan bahwa kami dapat menyediakan peralatan yang menciptakan lapangan kerja bagi Amerika dan tentunya memberikan pendapatan bagi produsen pertahanan Amerika, tetapi menyediakan peralatan militer utama bagi sekutu utama kami dengan cara yang andal dan efektif," katanya.

KB Bank dan Indonesia Eximbank Jalin Sinergi Untuk Perkuat Pembiayaan Ekspor Nasional

Reuters melaporkan pada tanggal 1 April bahwa Trump berencana membuat perintah yang akan melonggarkan aturan yang mengatur ekspor peralatan militer, mirip dengan undang-undang yang diusulkan oleh Michael Waltz, penasihat keamanan nasional Trump di tahun lalu, ketika ia menjadi anggota DPR dari Partai Republik.

Perintah tersebut dapat meningkatkan penjualan untuk kontraktor pertahanan besar AS seperti Lockheed Martin, RTX, dan Boeing.

Baca Juga: Trump Menangguhkan Tarif Selama 90 Hari, Tarif China Tetap Dikerek Jadi 125%

Saat ini, Undang-Undang Pengawasan Ekspor Senjata AS memberi Kongres hak untuk meninjau ekspor senjata ke negara lain, tergantung pada seberapa dekat negara tersebut sebagai sekutu dan besarnya penjualan yang direncanakan.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump sering kali mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap anggota Kongres yang menunda penjualan senjata asing karena masalah hak asasi manusia atau masalah lainnya.

Pada tahun 2019, Trump membuat marah banyak anggota parlemen, termasuk beberapa rekan Republiknya, dengan mengumumkan keadaan darurat nasional karena ketegangan dengan Iran. 

Hal itu memungkinkannya untuk menyingkirkan preseden lama untuk peninjauan kongres atas penjualan senjata besar dan menyelesaikan penjualan senjata senilai lebih dari US$ 8 miliar ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Pada saat itu, anggota Kongres telah memblokir penjualan peralatan militer ke Arab Saudi dan UEA selama berbulan-bulan, marah tentang korban sipil dari kampanye udara mereka di Yaman, serta pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Turki.

Trump juga menandatangani perintah pada hari Rabu yang meluncurkan peninjauan umum program pengadaan di Departemen Pertahanan.

Baca Juga: Harga Minyak Sukses Ditutup Menguat 4% Usai Trump Umumkan Jeda Tarif 90 Hari

"Dengan perintah eksekutif ini, kami akan memodernisasi struktur pengadaan yang digunakan Departemen Pertahanan agar dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan keadaan di seluruh dunia," kata Scharf.

"Dan kami juga akan meluncurkan tinjauan terhadap program pengadaan yang ada untuk memastikan bahwa kami mendapatkan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan, untuk memastikan bahwa kami mendapatkan sistem terbaik di lapangan," kata Scharf.