Trump Tekan Iran Segera Teken Kesepakatan, AS Siap Perpanjang Blokade Pelabuhan



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Iran untuk segera mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Seruan ini muncul di tengah kebuntuan diplomatik serta laporan bahwa Washington berencana memperpanjang blokade terhadap pelabuhan Iran.

Dalam unggahan di platform Truth Social pada Rabu (29/4/2026), Trump menyatakan Iran perlu “bertindak lebih cerdas” dan segera menandatangani kesepakatan. Ia juga menegaskan kembali sikapnya bahwa Teheran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Pernyataan tersebut muncul setelah laporan dari The Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS. Laporan itu menyebutkan bahwa Trump telah menginstruksikan timnya untuk menyiapkan perpanjangan blokade pelabuhan Iran sebagai upaya menekan pemerintah Teheran agar menyerah dalam negosiasi.


Menurut para pejabat, opsi memperketat tekanan ekonomi dan ekspor minyak melalui blokade dinilai lebih minim risiko dibandingkan melanjutkan serangan militer atau menarik diri sepenuhnya dari konflik.

Baca Juga: Ukraina Perluas Jangkauan Serangan ke Rusia, Targetkan Infrastruktur Energi

"Mereka tidak tahu bagaimana menandatangani kesepakatan non-nuklir. Mereka sebaiknya segera bertindak lebih cerdas!" tulis Trump dalam unggahannya, tanpa merinci bentuk kesepakatan yang dimaksud.

Iran Bertahan, Tuntut Pengakuan Nuklir Sipil

Di sisi lain, Iran tetap bersikukuh menginginkan pengakuan dari AS atas haknya untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil. Saat ini, Iran dilaporkan memiliki sekitar 440 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60%, yang berpotensi digunakan untuk beberapa senjata nuklir jika diproses lebih lanjut.

Pejabat Iran menyatakan negara tersebut mampu bertahan dari blokade dengan memanfaatkan jalur perdagangan alternatif. Selain itu, Teheran juga menegaskan konflik belum berakhir.

Ketegangan ini telah menewaskan ribuan orang, mengguncang pasar energi global, dan mengganggu jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi minyak dunia.

Perundingan Mandek, Iran Minta Konflik Diakhiri Dulu

Iran mengajukan proposal terbaru untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung dua bulan, dengan syarat pembahasan program nuklir ditunda hingga perang resmi berakhir dan masalah pelayaran terselesaikan. Namun, usulan ini tidak memenuhi tuntutan Trump yang ingin isu nuklir dibahas sejak awal.

Sementara itu, badan intelijen AS tengah mengkaji kemungkinan respons Iran jika Trump mendeklarasikan kemenangan sepihak dalam konflik yang kini menjadi beban politik domestik bagi Gedung Putih.

Dinamika Internal Iran Menguatkan Kelompok Garis Keras

Situasi internal Iran turut berubah drastis setelah tewasnya Ali Khamenei pada hari pertama perang. Posisi pemimpin tertinggi kemudian digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei, yang disebut memperkuat peran kelompok garis keras, khususnya Islamic Revolutionary Guard Corps.

Kondisi ini dinilai memperkeras posisi Iran dalam negosiasi, sekaligus mempersulit tercapainya solusi damai dalam waktu dekat.

Baca Juga: Jelang Pertemuan Trump–Xi, Taiwan Cemas Jadi Komoditas Negosiasi AS–China

Tekanan Domestik dan Lonjakan Harga Minyak

Di dalam negeri, Trump menghadapi tekanan politik yang meningkat. Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap kinerjanya turun menjadi 34%, seiring meningkatnya ketidakpuasan terhadap biaya hidup dan konflik yang tidak populer.

Di pasar global, harga minyak melonjak hampir 3% dengan kontrak Brent mencapai level tertinggi dalam satu bulan. Kekhawatiran atas perpanjangan blokade pelabuhan Iran memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi yang lebih lama.

Bahkan, World Bank memperkirakan harga energi global dapat melonjak hingga 24% pada 2026, mencapai level tertinggi sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022, jika gangguan akibat konflik Iran terus berlanjut.

Harapan penyelesaian cepat semakin memudar setelah Trump membatalkan kunjungan utusannya, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner, ke Pakistan sebagai mediator.