KONTAN.CO.ID - CHARLOTTE. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (24/9) menandatangani dua perintah eksekutif tentang perawatan kesehatan untuk orang Amerika yang menurut para pengacara tidak akan terlalu berpengaruh. Sebab, presiden berusaha untuk meningkatkan kredibilitasnya di depan para pemilih menjelang hari pemilihan.

Trump menandatangani perintah kembar yang menerapkan "Rencana Perawatan Kesehatan Pertama Amerika" di hanggar bandara di Charlotte, Carolina Utara, di tengah audiensi yang mencakup profesional medis.

"Berdasarkan rencana saya, 33 juta penerima Medicare akan segera menerima kartu melalui pos yang berisi US$ 200 yang dapat mereka gunakan untuk membantu membayar obat resep," kata Trump dalam menjelaskan bagian dari programnya seperti dikutip Reuters, Jumat (25/9).

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Alex Azar mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis, salah satu perintah eksekutif ditujukan untuk memastikan orang Amerika dengan kondisi yang sudah ada mempertahankan perlindungan perawatan kesehatan, bahkan ketika pemerintahan Trump berusaha untuk membatalkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau, atau Obamacare, yang melindungi hak yang sama.

Baca Juga: Jika kalah dalam Pilpres AS, Trump tolak meletakkan jabatan dengan damai

Azar juga mengatakan Trump mengarahkannya melalui perintah eksekutif kedua untuk bekerja dengan Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang melarang tagihan perawatan kesehatan yang mengejutkan pada awal tahun depan, dan mengeksplorasi tindakan eksekutif untuk mengatasi tujuan tersebut jika tawaran legislatif gagal.

Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang Demokrat, menyebutnya sebagai "perintah palsu," saat dia meminta presiden untuk "mencabut gugatannya untuk membatalkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau di tengah pandemi."

Sementara Trump mengumumkan tindakannya, beberapa pengacara menyatakan skeptis bahwa dia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan melalui perintah eksekutif.

Nicholas Bagley, seorang profesor di sekolah hukum Universitas Michigan, mengatakan: "Kecuali ada undang-undang yang melarang tindakan tersebut, atau kecuali presiden menjalankan kekuasaan yang telah didelegasikan kepadanya oleh Kongres, pernyataannya tidak memiliki bobot hukum lebih dari tweet. "

"Seolah-olah saya sedang berjalan-jalan dengan memo bertajuk 'Executive Order', dan mengklaim bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah setiap orang mendapat cheeseburger pada hari Selasa," tambahnya.

Trump tertinggal dari saingan Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden dalam jajak pendapat nasional, terutama tentang pertanyaan siapa yang akan menangani perawatan kesehatan dengan lebih baik.

Tindakan presiden, yang diungkapkan kurang dari enam minggu sebelum Hari Pemilihan pada 3 November, juga muncul di tengah kritik lama bahwa dia telah gagal menepati janji untuk mengusulkan alternatif untuk Obamacare bahkan ketika dia bekerja untuk membongkar program itu.

Trump juga telah memicu kecaman atas tanggapan pemerintahannya terhadap virus korona mematikan, yang telah menewaskan lebih dari 200.000 orang Amerika.

Baca Juga: Trump tak menjamin transisi kekuasaan berjalan damai bila Biden menang di pemilu AS

Pada bulan Juni, pemerintahan Trump meminta Mahkamah Agung AS untuk membatalkan undang-undang Obamacare yang menambahkan jutaan dolar ke jaring pengaman perawatan kesehatan.

The Affordable Care Act, yang disahkan pada 2010, melarang perusahaan asuransi kesehatan menolak perlindungan kepada orang Amerika dengan kondisi kesehatan yang diketahui.

Tagihan kejutan terjadi ketika pasien mengunjungi rumah sakit yang mereka yakini berada dalam jaringan asuransi kesehatan mereka, tetapi kemudian dilihat oleh dokter atau spesialis yang berada di luar jaringan. Trump sebelumnya meminta Kongres untuk mengatasi masalah ini pada 2019.

"Apa yang dikatakan presiden adalah bahwa semua pemain yang relevan - rumah sakit, dokter, perusahaan asuransi - sebaiknya bertindak bersama, dan mendapatkan undang-undang yang disahkan melalui Kongres yang melindungi pasien dari tagihan medis yang tidak terduga," kata Azar. 

Selanjutnya: FDA rilis standar vaksin corona lebih ketat, Trump: Bisa tidak saya setujui

Editor: Herlina Kartika Dewi