KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, semakin kehabisan opsi untuk mundur dari kekuasaan sambil memperoleh jaminan perjalanan aman dari Amerika Serikat, menyusul pembicaraan singkat dengan Presiden Donald Trump bulan lalu, menurut empat sumber yang mengetahui isi percakapan tersebut.

Percakapan tersebut terjadi pada 21 November 2025, setelah beberapa bulan AS meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, termasuk serangan terhadap kapal penyelundup narkoba di Karibia, ancaman berulang Trump untuk memperluas operasi militer ke daratan, dan penetapan kelompok Cartel de los Soles, yang menurut pemerintah Trump termasuk Maduro, sebagai organisasi teroris asing.

Maduro dan pemerintahnya menolak seluruh tuduhan kriminal dan menilai langkah AS sebagai upaya mengganti rezim untuk menguasai sumber daya alam Venezuela, termasuk minyak.

Permintaan Maduro Ditolak

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Dalam panggilan tersebut, Maduro menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan Venezuela dengan syarat memperoleh amnesti hukum penuh bagi dirinya dan keluarga, termasuk penghapusan sanksi AS dan penutupan kasus utama yang tengah dihadapinya di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kata tiga sumber.

Baca Juga: Trump Jalani Pemeriksaan MRI, Gedung Putih Jelaskan Hasil dan Kondisi Kesehatannya

Maduro juga meminta penghapusan sanksi bagi lebih dari 100 pejabat pemerintah Venezuela, banyak di antaranya dituduh AS melakukan pelanggaran HAM, perdagangan narkoba, atau korupsi. Selain itu, ia meminta Wakil Presiden Delcy Rodriguez memimpin pemerintahan sementara sebelum digelar pemilu baru, menurut dua sumber.

Namun, sebagian besar permintaan tersebut ditolak Trump dalam percakapan yang berlangsung kurang dari 15 menit. Trump hanya memberi Maduro waktu satu minggu untuk meninggalkan Venezuela dengan keluarga menuju destinasi pilihan mereka. Batas waktu tersebut berakhir pada Jumat, yang kemudian diikuti pengumuman Trump bahwa ruang udara Venezuela ditutup, kata dua sumber.

Situasi Politik Maduro

Maduro, yang berkuasa sejak 2013, mengklaim kemenangan pemilu tahun lalu, yang ditolak oleh AS dan pemerintah Barat lainnya sebagai pemilu yang tidak sah. Pengamat independen menilai oposisi menang telak. Meski demikian, Maduro menegaskan “kesetiaan mutlak” kepada rakyat Venezuela saat berbicara di hadapan para pendukungnya pada Senin lalu.

Belum jelas apakah Maduro masih bisa mengajukan proposal baru terkait jaminan perjalanan aman. Trump dilaporkan menggelar pertemuan dengan penasihat senior untuk membahas tekanan terhadap Venezuela, di samping agenda lain, kata seorang pejabat AS senior.

Baca Juga: Trump Sudah Tentukan Calon Ketua The Fed Baru, Ini Kandidat Terkuatnya

Tekanan AS terhadap Maduro dan Pejabatnya

Pemerintah AS meningkatkan hadiah informasi untuk penangkapan Maduro hingga US$50 juta, sementara hadiah US$25 juta tersedia bagi pejabat tinggi lain, termasuk Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, yang didakwa AS atas tuduhan narkoba dan kejahatan lain. Semua pejabat tersebut menolak tuduhan tersebut.

Sementara itu, pemerintah Maduro dilaporkan meminta pembicaraan lanjutan dengan Trump, menurut tiga sumber.

Selanjutnya: OJK: Belum Diperlukan Regulasi Khusus Penyelenggaraan Asuransi Umrah Mandiri

Menarik Dibaca: Catat, Ini Pameran yang Diselenggarakan 2026 dari Kuliner Hingga Printing