KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan anggaran pertahanan dalam jumlah besar untuk tahun fiskal 2027, di tengah meningkatnya tekanan geopolitik akibat perang dengan Iran. Dalam proposal tersebut dilansir dari
Reuters Senin (6/4/2026), Trump meminta pemangkasan belanja non-pertahanan sebesar 10%, sekaligus meningkatkan anggaran militer hingga US$ 1,5 triliun. Nilai ini melonjak signifikan dibandingkan sekitar US$ 1 triliun pada 2026.
Baca Juga: Yield Obligasi Jepang Sentuh Level Tertinggi 27 Tahun, Dipicu Kekhawatiran Inflasi Kenaikan anggaran pertahanan itu mencakup rencana kenaikan gaji personel militer sebesar 5% hingga 7%, di saat ribuan tentara AS masih dikerahkan di Timur Tengah. Gedung Putih menyebut peningkatan anggaran ini sebagai langkah “bersejarah”, bahkan dibandingkan dengan lonjakan belanja militer menjelang World War II. Namun, langkah agresif ini kontras dengan janji Trump sebelumnya untuk menekan pengeluaran pemerintah dan mengurangi defisit anggaran. Faktanya, defisit AS justru terus melebar. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan defisit mencapai US$ 1,853 triliun pada tahun fiskal yang berakhir 30 September, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar US$ 1,775 triliun. Total utang nasional AS kini telah mencapai sekitar US$ 39 triliun dan terus meningkat di bawah pemerintahan Partai Republik maupun Demokrat.
Baca Juga: Terungkap: India Diam-diam Borong Minyak Iran di Tengah Konflik Fokus belanja militer Dalam proposal tersebut, pemerintah juga mengalokasikan dana besar untuk sejumlah program strategis, seperti:
- Pengembangan sistem pertahanan rudal “Golden Dome”
- Penguatan pasokan mineral kritis untuk industri pertahanan
- Anggaran US$ 65,8 miliar untuk pembangunan 34 kapal tempur dan kapal pendukung
Selain itu, anggaran juga mencakup pengembangan kapal perang baru, termasuk proyek kapal tempur kelas baru yang diusulkan pemerintah. Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Vought menyatakan, kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki arah fiskal negara. “Kemandekan fiskal telah berakhir. Arah kebijakan fiskal kami kini sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya dalam surat kepada Kongres.
Baca Juga: China Siap Bekerja Sama dengan Rusia untuk Redakan Perang Timur Tengah Kritik tajam dari Demokrat Meski demikian, proposal ini menuai kritik keras dari Partai Demokrat. Mereka menilai kebijakan tersebut terlalu fokus pada belanja militer dan mengabaikan kebutuhan publik. Senator Oregon Jeff Merkley menyebut, anggaran tersebut tidak berpihak pada masyarakat. “Ini adalah permintaan yang tidak relevan—lebih banyak dana untuk senjata, tetapi lebih sedikit untuk kebutuhan rakyat seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan,” tegasnya.
Baca Juga: Harga Minyak Melonjak 2% di Pagi Ini (6/4), Trump Beri Ultimatum ke Iran Pemangkasan sektor sipil Sejumlah kementerian juga terancam pemangkasan anggaran, antara lain:
- Kementerian Pertanian dipotong 19%
- Kementerian Kesehatan dipangkas 12,5%
- Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dipotong hingga 52%
Di sisi lain, anggaran untuk penegakan hukum dan keamanan dalam negeri tetap tinggi, termasuk untuk operasional imigrasi dan penambahan fasilitas penahanan. Tak hanya itu, lembaga antariksa NASA juga diusulkan mengalami pemotongan anggaran sebesar 23%, termasuk pemangkasan US$ 3,6 miliar untuk program sains yang berpotensi menghentikan sekitar 40 proyek penelitian.
Baca Juga: Trump Beri Tenggat Waktu Selasa (7/4), Ini Konsekuensi Jika Tuntutan AS Tak Dipenuhi Sarat kepentingan politik
Proposal anggaran ini juga mencerminkan agenda politik menjelang pemilu paruh waktu (midterm) 2026. Partai Republik berupaya mempertahankan mayoritas di Kongres di tengah tekanan ekonomi akibat lonjakan harga energi. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Kongres, yang kerap melakukan negosiasi ulang atas usulan anggaran dari Gedung Putih. Sejumlah analis menilai proposal ini masih minim detail dan berpotensi memperbesar utang, terutama karena bergantung pada asumsi ekonomi yang optimistis.
