KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersedia menandatangani Undang-Undang bantuan virus corona senilai US$ 1,3 triliun, menurut seorang ajudan utama, namun Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Amerika.

Mengutip Reuters, Sabtu (29/8), angka baru yang diajukan oleh Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows itu naik US$ 300 miliar dari tawaran awal US$ 1 triliun dari Gedung Putih dan Senat Partai Republik.

Tiga minggu setelah pembicaraan di Capitol Hill gagal tanpa kesepakatan tentang undang-undang untuk membantu orang Amerika yang menderita akibat pandemi virus corona, Meadows mengatakan presiden Republik "saat ini bersedia menandatangani sesuatu senilai US$ 1,3 triliun."

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Baca Juga: Pengangguran di AS meningkat, ekonom minta lebih banyak stimulus fiskal

Beberapa jam kemudian, Pelosi dalam sebuah pernyataan mengulangi seruannya untuk anggaran senilai US$ 2,2 triliun dan mengatakan tawaran Meadows tidak akan memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga Amerika.

Pelosi mengatakan, antara lain, Partai Republik "menolak dana yang dibutuhkan untuk pengujian dan penelusuran guna mengatasi virus dan dengan aman membuka kembali sekolah dan ekonomi."

Dia mengatakan dia berharap Partai Republik akan menerima tawaran Demokrat dan melanjutkan negosiasi.

DPR yang dipimpin Demokrat pada Mei mengesahkan usulan anggaran bantuan virus corona senilai US$ 3,4 triliun, yang tidak disetujui oleh Senat yang didominasi Partai Republik.

Pelosi mengatakan pada hari Kamis setelah panggilan telepon 25 menit dengan Meadows bahwa Demokrat bersedia menurunkan usulan anggaran menjadi $ 2,2 triliun dan menuntut agar pemerintahan Trump menerima angka itu sebelum negosiasi dapat dilanjutkan.

Baca Juga: Trump promises tariffs on companies that leave U.S. to create jobs overseas

Menurut Meadow, anggaran senilai US$ 1,3 triliun adalah tawaran secara pribadi. Negosiasi telah melibatkan Pelosi, Meadows, Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer.