KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan anggaran militer AS tahun 2027 sebesar US$ 1,5 triliun, melonjak tajam dibandingkan anggaran US$ 901 miliar yang telah disetujui Kongres untuk tahun 2026. Rencana tersebut langsung mendorong penguatan saham-saham sektor pertahanan, meski menuai keraguan dari para ahli anggaran. Peningkatan anggaran militer tersebut tetap membutuhkan persetujuan Kongres AS. Tantangan muncul karena lonjakan belanja dalam skala besar berpotensi menekan fiskal.
Namun, Partai Republik pendukung Trump yang saat ini memegang mayoritas tipis di Senat dan DPR AS sejauh ini belum menunjukkan penolakan signifikan terhadap rencana belanja tersebut. Trump menyampaikan melalui unggahan di platform Truth Social bahwa keputusan terkait anggaran militer 2027 diambil “setelah negosiasi panjang dan sulit dengan para Senator, Anggota Kongres, Menteri, dan perwakilan politik lainnya… terutama di masa yang sangat bermasalah dan berbahaya ini.”
Baca Juga: Trump: Saya Bisa Dimakzulkan Jika Partai Republik Kalah Pemilu Paruh Waktu Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat disebut melakukan sejumlah langkah agresif, termasuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan menggulingkannya dari kekuasaan. Gedung Putih juga mengungkapkan bahwa Trump tengah membahas opsi pengambilalihan Greenland, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer AS. Selain itu, Trump telah mengerahkan pasukan militer untuk membantu pengamanan di sejumlah kota di dalam negeri. Rencana lonjakan anggaran ini juga muncul setelah Trump mengkritik keras perusahaan-perusahaan pertahanan AS karena dinilai lamban dalam memproduksi persenjataan. Dalam unggahan terpisah, Trump berjanji akan melarang kontraktor pertahanan membagikan dividen dan melakukan pembelian kembali saham (buyback) hingga produksi senjata dipercepat. Trump mengklaim tambahan belanja militer akan dibiayai dari pendapatan tarif impor yang diberlakukan terhadap hampir seluruh negara dan berbagai sektor industri. Menurutnya, kebijakan tersebut tetap memungkinkan AS menurunkan rasio utang sekaligus menyalurkan cek dividen kepada masyarakat berpendapatan menengah. Namun, Committee for a Responsible Federal Budget, lembaga kajian fiskal nonpartisan, memperkirakan proposal tersebut akan menelan biaya sekitar US$ 5 triliun hingga 2035, serta menambah US$ 5,8 triliun terhadap utang pemerintah AS termasuk bunga. Lembaga tersebut menilai hanya sekitar separuh biaya yang bisa ditutup oleh tarif yang saat ini berlaku, dengan catatan Mahkamah Agung AS berpotensi membatalkan sebagian tarif karena masalah legalitas.
Baca Juga: Ini Bocoran Berbagai Strategi Pemerintahan Trump Menguasai Greenland Sementara itu, Bipartisan Policy Center mencatat total penerimaan tarif gabungan hanya mencapai US$ 288 miliar pada 2025, jauh di bawah proyeksi Trump yang dalam beberapa hari terakhir berada di kisaran US$ 600 miliar. Analis pertahanan dari Capital Alpha Partners, Byron Callan, menilai usulan Trump menimbulkan tanda tanya besar terkait arah penggunaan dana serta kemampuan industri pertahanan untuk menyerap lonjakan anggaran dalam waktu singkat.
Ia mencatat, terakhir kali Departemen Pertahanan AS mengalami kenaikan anggaran lebih dari 50% terjadi pada 1951, saat Perang Korea. Bahkan pada era Presiden Ronald Reagan, lonjakan belanja militer pada 1981 dan 1982 masing-masing hanya mencapai 25% dan 20%. Di pasar modal, sentimen positif terhadap prospek belanja pertahanan mendorong penguatan saham emiten sektor tersebut. Dalam perdagangan setelah penutupan bursa, saham Lockheed Martin melonjak 6,2%, General Dynamics naik 4,4%, sementara RTX menguat 3,5%.
