Trump, Xi Jinping, dan Putin Berpeluang Bertemu, Bahas Perang hingga Senjata Nuklir



WASHINGTON/BEIJING/MOSKOW. Pertemuan tiga pemimpin negara dengan kekuatan geopolitik terbesar di dunia, yakni Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin, berpotensi berlangsung pekan depan.

Pertemuan tersebut diperkirakan membahas sejumlah isu strategis global, mulai dari perang di Ukraina dan Iran hingga senjata nuklir serta kecerdasan buatan (AI).

Mengutip Reuters, Sabtu (14/11/2026), pembahasan mengenai pertemuan ketiga pemimpin tersebut masih berlangsung intensif. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai agenda maupun format pembicaraan.


Dua sumber yang mengetahui persiapan pertemuan menyebutkan, ketiganya diperkirakan akan bertemu di Shenzhen, China, saat menghadiri forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Meski demikian, masing-masing pemimpin diperkirakan membawa kepentingan dan tujuan yang berbeda.

Baca Juga: Paus Leo Kecam Deforestasi Amazon dan Pembunuhan Pemimpin Adat

Presiden Rusia Vladimir Putin melihat pertemuan tersebut sebagai peluang untuk mengamankan kesepakatan mengakhiri perang di Ukraina dengan persyaratan yang menguntungkan Moskow.

Sementara itu, Trump yang tengah menghadapi tekanan politik setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam sejumlah pemilihan umum terbaru, berpeluang memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menciptakan momentum diplomatik bersejarah. Salah satu targetnya adalah membuka jalan bagi kesepakatan tiga negara mengenai pengendalian senjata nuklir.

Namun, bagi Xi Jinping, pertemuan tersebut justru berpotensi menjadi forum yang penuh ketidakpastian dan risiko.

Gaya diplomasi Trump yang cenderung spontan dinilai bertolak belakang dengan pendekatan Xi yang lebih terstruktur dalam setiap agenda kenegaraan berskala besar. Selain itu, keinginan Trump membahas pengendalian senjata nuklir juga berhadapan dengan posisi China yang selama ini menganggap kekuatan nuklirnya masih jauh di bawah AS dan Rusia.

"Ini adalah sesuatu yang sangat tidak disukai China," ujar Edgard Kagan, mantan pejabat senior urusan Asia Timur di Gedung Putih pada era Presiden Joe Biden yang kini bergabung dengan lembaga kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS).

"Saya pikir wajar untuk mengatakan bahwa China tidak menginginkan pembahasan pengendalian senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Mereka tentu juga tidak ingin melakukannya bersama Amerika Serikat dan Rusia, karena hal itu mengisyaratkan bahwa mereka menerima kerangka pemikiran bahwa saat ini mereka merupakan kekuatan nuklir utama yang harus tunduk pada pembatasan serupa," tambahnya.

Bagi negara-negara yang tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut, termasuk Ukraina dan Taiwan, kemungkinan tiga kekuatan besar dunia membuat kesepakatan secara tertutup menjadi sumber kekhawatiran tersendiri.

Pertemuan ini juga akan menjadi bagian terbaru dari rangkaian diplomasi tingkat tinggi Trump selama hampir enam tahun menjabat sebagai Presiden AS. Sebelumnya, Trump telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Namun, berbagai pertemuan tersebut belum menghasilkan terobosan signifikan.

Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan, pihaknya tidak mengharapkan tercapainya kesepakatan terkait isu nuklir dalam pertemuan mendatang. Meski demikian, ia menilai sudah saatnya China mulai mengambil peran lebih besar dan bersedia membicarakan persoalan tersebut.

Baca Juga: Sentimen AI Guncang Bursa Asia Senin (16/11), IHSG Melemah & Rupiah Tembus Rp 18.270

"China sedang berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai kemungkinan pertemuan antara ketiga kepala negara," kata juru bicara Kedutaan Besar China di Washington pada Jumat (13/11/2026).

"Kami belum memiliki informasi yang dapat disampaikan saat ini," tambahnya.

Sementara itu, Kedutaan Besar Rusia di Washington belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Sejumlah Negara Khawatir Muncul Konferensi Yalta Baru

Rencana pertemuan Trump, Xi, dan Putin memunculkan perbandingan dengan Konferensi Yalta pada 1945. Saat itu, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet menyepakati pembagian wilayah pengaruh yang turut membentuk tatanan dunia setelah Perang Dunia II.

Konferensi tersebut kemudian menjadi simbol kesepakatan negara-negara besar yang berpotensi menentukan nasib negara lain tanpa melibatkan pihak-pihak yang terdampak.

Bagi kelompok nasionalis Rusia, kemungkinan munculnya Konferensi Yalta versi baru justru disambut antusias. Mereka menilai pertemuan tersebut dapat membuka peluang tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik Ukraina yang telah berlangsung selama empat tahun dengan ketentuan yang menguntungkan Moskow.

Selain itu, terselenggaranya pertemuan tiga pemimpin tersebut dinilai akan semakin memperkuat posisi Rusia sebagai kekuatan besar dunia yang sejajar dengan China dan AS.

"Ini menunjukkan siapa yang penting di dunia: kita, China, dan Barat," ujar ideolog nasionalis Rusia Alexander Dugin kepada Radio Sputnik pekan ini.

"Hal ini sangat simbolis, sekaligus menjadi penegasan dunia multipolar yang selama ini disangkal oleh Barat," lanjutnya.

Namun, rencana pertemuan tersebut justru memicu kekhawatiran sejumlah negara, mulai dari Kyiv hingga Tokyo. Hal ini disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui respons pemerintah negara-negara tersebut.

Baca Juga: Indeks Nikkei Ditutup Anjlok 2,4% Hari Ini (16/11), Pasar Menanti Kinerja Nvidia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy sebelumnya juga menyampaikan penolakannya terhadap kemungkinan pembagian pengaruh antarnegara besar tanpa melibatkan negara-negara yang terdampak.

"Kami benar-benar tidak ingin ini berubah menjadi 'Yalta 2, 3, 4', dengan pembagian ulang pengaruh," ujar Zelenskiy pada bulan lalu.

Bagi China, situasi ini juga menghadirkan tantangan diplomatik. Pasalnya, China tidak dilibatkan dalam Konferensi Yalta 1945 dan selama ini berupaya menampilkan diri sebagai negara yang memperjuangkan kepentingan negara-negara kecil.

China Berada dalam Posisi Sulit

Keinginan Trump untuk membahas pengendalian senjata nuklir diperkirakan sulit diterima Beijing. Sejumlah akademisi China yang diwawancarai Reuters menyebutkan, pembahasan tersebut bukan menjadi prioritas pemerintah China.

Saat ini, AS dan Rusia masing-masing memiliki lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan China yang diperkirakan memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir, meskipun Beijing tengah mempercepat pengembangan persenjataan nuklirnya.

Di tengah perbedaan kepentingan tersebut, Xi Jinping akan bertindak sebagai tuan rumah pertemuan pekan depan.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan China dan Rusia semakin erat, terutama melalui perdagangan minyak, gas, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi militer. Namun, kedua negara memiliki pendekatan berbeda terhadap rencana pertemuan trilateral tersebut.

Menurut salah satu sumber yang mengetahui persiapan pertemuan serta seorang diplomat Eropa, Moskow menginginkan pembahasan mengenai perang di Ukraina. Sebaliknya, Beijing cenderung menolak memasukkan isu tersebut ke dalam agenda pertemuan.

Seorang pejabat AS pada Jumat (13/11/2026) juga menyatakan bahwa Trump kemungkinan tidak akan mengangkat isu perang Ukraina. Menurutnya, pertemuan tiga negara tersebut bukan forum yang tepat untuk membahas persoalan tersebut.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun, Pasokan Global Diprediksi Surplus pada Kuartal IV 2026

"Sejumlah usulan tengah dipertukarkan terkait kemungkinan agenda pertemuan," kata Dmitry Peskov, juru bicara Putin, kepada wartawan pada Senin (9/11/2026).

"Bagaimanapun, pertemuan tersebut tentu akan menarik. Dan, tentu saja, pertemuan itu akan menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia," lanjutnya.

Harapan serupa juga dimiliki Trump.

Dengan Kongres AS yang diperkirakan akan dikuasai Partai Demokrat tahun depan, Trump berpotensi berupaya mengamankan sejumlah pencapaian melalui diplomasi luar negeri.

Kesepakatan pengendalian senjata nuklir maupun kontribusi dalam mengakhiri perang dengan Iran dapat menjadi modal politik sekaligus memperkuat warisan kepemimpinannya.

"Presiden tentu akan berupaya memanfaatkan perjalanan ini untuk menegaskan kembali kepemimpinan dan kewibawaannya, menunjukkan kemampuan kenegarawanannya, serta pada dasarnya menampilkan dirinya di panggung internasional," ujar Kurt Tong, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang menangani urusan Asia Timur dan kini menjadi mitra pengelola di perusahaan konsultan Asia Group.