KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Platform media sosial Truth Social milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menjalin kesepakatan dengan penyedia berita dan data Bloomberg serta dua perusahaan perdagangan Wall Street untuk memberikan akses lebih cepat terhadap unggahan Trump. Layanan tersebut dibanderol hingga US$ 100.000 per bulan atau sekitar Rp 1,6 miliar dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui langsung persoalan tersebut, dua perusahaan perdagangan yang berlangganan layanan itu adalah Susquehanna International Group dan Jump Trading. Keduanya merupakan perusahaan perdagangan frekuensi tinggi (high-frequency trading) yang mengandalkan strategi algoritmik dan otomatis dalam melakukan transaksi.
Layanan tersebut memberikan keuntungan dari sisi kecepatan bagi pelanggan untuk memperoleh unggahan Trump di Truth Social. Informasi yang disampaikan presiden AS berpotensi memicu pergerakan pasar keuangan, sehingga akses lebih awal dapat memberikan keunggulan bagi pelaku perdagangan Wall Street dibandingkan investor ritel.
Baca Juga: Harga Emas Spot Anjlok 1%, Pasar Menanti Data Inflasi AS Reuters melaporkan, kesepakatan pembelian layanan Truth API oleh Bloomberg, Susquehanna International Group, dan Jump Trading tersebut belum pernah diberitakan sebelumnya. API atau application programming interface merupakan antarmuka pemrograman yang memungkinkan satu sistem terhubung dengan sistem digital lainnya. Trump Media and Technology Group, perusahaan di balik Truth Social, mengumumkan produk akses cepat tersebut pada Juli 2026. Perusahaan kemudian menawarkan layanan itu kepada perusahaan perdagangan dan lembaga keuangan lainnya. Kesepakatan ini berpotensi menjadi salah satu kasus pertama ketika perusahaan yang terkait dengan presiden AS yang sedang menjabat menjual akses khusus terhadap pernyataannya. Praktik tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan aspek etika dan potensi konflik kepentingan.
Layanan Truth Social Tuai Kritik dan Gugatan Hukum
Rencana monetisasi unggahan Trump melalui layanan berbayar juga memunculkan pertanyaan hukum. Intercept Media dan Freedom of the Press Foundation menggugat Trump pada Agustus 2026. Mereka meminta pengadilan memblokir Gedung Putih agar tidak memublikasikan pengumuman resmi pemerintah secara eksklusif melalui Truth Social selama layanan akses berbayar tersebut masih tersedia. Gugatan yang masih berlangsung itu menilai pembatasan akses informasi pemerintah melalui mekanisme berbayar berpotensi bertentangan dengan konstitusi AS. Para penggugat juga menilai kebijakan tersebut memberikan keuntungan kepada perusahaan Wall Street yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli akses lebih cepat. Bloomberg, Jump Trading, dan Susquehanna menolak memberikan komentar mengenai laporan tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Trump Media mengatakan, "Truth Social menawarkan produk API berstandar industri yang memiliki permintaan signifikan dari berbagai sektor. Kami sangat serius dalam menjaga kerahasiaan pelanggan. Pemberitaan ini didasarkan pada informasi menyesatkan yang disebarkan oleh sumber anonim dengan tujuan merugikan perusahaan, pelanggan, dan pemegang saham kami." Kepentingan keluarga Trump di perusahaan tersebut turut menjadi sorotan. Berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada regulator pasar modal AS, perwalian keluarga Trump memiliki 41% saham Trump Media. Donald Trump tercatat sebagai satu-satunya penerima manfaat dari perwalian tersebut. Juru bicara Gedung Putih Davis Ingle menyatakan bahwa Trump maupun keluarganya tidak terlibat secara langsung dalam keputusan investasi portofolio. Namun, ia tidak menanggapi tuduhan bahwa presiden menggunakan jabatannya secara tidak semestinya.
Baca Juga: Jelang Keputusan Bunga Bank of Japan, Pasar Obligasi Jepang Bergerak Stabil Donald Trump Jr. tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Pertanyaan mengenai perannya dalam bisnis tersebut dialihkan kepada Trump Organization, yang juga tidak memberikan tanggapan. Dari sisi kinerja saham, harga saham Trump Media telah turun lebih dari 50% sepanjang 2026. Nilai pasar perusahaan juga mengalami volatilitas sejak melantai di bursa. Pada debutnya melalui mekanisme pencatatan pada Maret 2024, kapitalisasi pasar Trump Media mencapai sekitar US$ 8 miliar. Kini, nilainya diperkirakan sekitar US$ 1,8 miliar. Perusahaan juga mencatatkan kerugian sekitar US$ 1,76 miliar sejak 2024, termasuk beban nonkas. Dokumen yang disampaikan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau Securities and Exchange Commission (SEC) mencantumkan Donald Trump Jr. sebagai wali amanat perwalian keluarga Trump, dengan kewenangan tunggal atas hak suara dan keputusan investasi.
Akses 50 Milidetik Berpotensi Memengaruhi Transaksi Pasar
Layanan Truth API dirancang agar pelanggan dapat membaca unggahan Trump lebih cepat dibandingkan jika mereka harus terus-menerus memeriksa aplikasi Truth Social secara manual. Pejabat Trump Media menyebut keunggulan waktu yang ditawarkan mencapai sekitar 50 milidetik. Selisih waktu tersebut dapat menjadi faktor penting bagi perusahaan perdagangan maupun penyedia berita dan data keuangan, mengingat pernyataan presiden AS dapat memicu perubahan harga berbagai aset. Pelaku perdagangan frekuensi tinggi di Wall Street menggunakan perangkat lunak untuk menangkap berita utama, pengumuman perusahaan, dan pernyataan pemerintah guna mengidentifikasi informasi yang berpotensi menggerakkan pasar. Perangkat lunak tersebut dapat membaca dan menganalisis informasi, kemudian mengeksekusi transaksi dalam hitungan seperseribu detik. Karena itu, kecepatan memperoleh informasi dapat menjadi faktor kompetitif dalam strategi perdagangan otomatis. Salah satu contoh pengaruh unggahan Trump terhadap pasar terjadi pada April 2026. Harga kontrak berjangka minyak turun setelah Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dalam perang Iran melalui Truth Social. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana pernyataan presiden AS di media sosial dapat memengaruhi ekspektasi pelaku pasar dan pergerakan harga aset, termasuk komoditas energi. Pada Agustus 2026, Trump Media menyampaikan kepada investor bahwa perusahaan telah "menandatangani lebih dari 10 perjanjian pelanggan". Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen. Trump Media tidak mengungkapkan identitas para pelanggan. Namun, perusahaan menyebut sebagian besar pelanggan berasal dari perusahaan perdagangan Wall Street yang membayar antara US$ 60.000 hingga US$ 100.000 per bulan.
Baca Juga: Korea Utara Luncurkan 10 Rudal Balistik ke Arah Laut di Lepas Pantai Timur Reuters, yang bersaing dengan Bloomberg dalam bisnis berita keuangan, menyatakan, "Kami akan mengevaluasi layanan tersebut, tetapi saat ini tidak memiliki rencana untuk berlangganan."
Senator AS Desak SEC Selidiki Layanan Berbayar Trump
Penjualan akses lebih cepat terhadap unggahan Trump mendapat kritik dari anggota Partai Demokrat dan sejumlah organisasi media. Pada Juli 2026, Senator Demokrat Elizabeth Warren dari Massachusetts dan Adam Schiff dari California meminta SEC menyelidiki apakah layanan tersebut melanggar ketentuan hukum pasar modal AS. Keduanya menyebut kebijakan itu sebagai "penyalahgunaan jabatan yang mengejutkan" karena seorang presiden dinilai berpotensi memperoleh keuntungan pribadi dari akses terhadap pernyataannya. SEC menolak memberikan komentar mengenai permintaan penyelidikan tersebut.
Juru bicara Trump Media menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan, "Anggota Kongres dari Partai Demokrat terus memberikan gambaran yang keliru mengenai Truth API, baik karena penolakan ideologis terhadap pasar bebas maupun karena gagal memahami perbedaan antara informasi publik dan informasi nonpublik." Dalam gugatan yang diajukan Intercept Media dan Freedom of the Press Foundation, layanan data berbayar itu digambarkan sebagai praktik yang "sangat korup". Para penggugat juga menilai layanan tersebut berpotensi melanggar hak publik berdasarkan Amendemen Pertama Konstitusi AS karena tidak semua orang memperoleh akses informasi yang setara. Selain itu, mereka menilai penarikan biaya dalam jumlah yang tidak wajar untuk memperoleh akses setara terhadap informasi yang dijamin hukum dapat melanggar Amendemen Kelima. Juru bicara Gedung Putih Davis Ingle tidak secara langsung menanggapi gugatan maupun tuduhan tersebut. Ia mengatakan, "Presiden Trump hanya bertindak demi kepentingan terbaik rakyat Amerika, itulah sebabnya mereka memilihnya kembali ke jabatan ini dengan dukungan yang sangat besar."
