KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usulan aset kripto agar bisa menjadi agunan/jaminan di bank menuai pro – kontra. Usulan ini mulai dilontarkan pelaku usaha kripto beberapa waktu lalu.   

Co-founder dari Cryptowatch dan pengelola channel Duit Pintar Christopher Tahir mengatakan bahwa OJK dan perbankan bisa mengkaji aset/koin kripto mana yang layak dan yang tidak layak menjadi agunan pinjaman. Menurutnya usulan ini boleh dijalankan, namun harus dibatasi.   

“Crypto asset banyak yang tidak bernilai, sehingga ada potensi jaminannya juga hangus tidak bernilai,” ujar Christopher kepada Kontan, Jumat (22/8/2025). 

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Bagi negara yang telah mengadopsi aset kripto menjadi agunan di bank, Christopher menjelaskan, umumnya untuk penerapan agunan, pencairannya sangat bervariatif. Biasanya antara 50% - 70% bergantung pada kualitas aset kriptonya. Aset kripto yang dijadikan agunan adalah Bitcoin, Ether, USDT atau USDC. 

“Sedangkan yang lain, jarang ada yang mau,” ucap Christopher. 

Baca Juga: Aset Kripto Berpotensi Jadi Agunan, Ini Kata OJK

Christopher bilang, tenor pinjaman sesuai kesepakatan antara bank dan nasabahnya. Lalu untuk mitigasi risikonya dengan melikuidasi aset ketika harga turun ke titik tertentu.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan, di Amerika Serikat dan Eropa, sudah ada perusahaan fintech serta bank digital yang menawarkan produk pinjaman dengan jaminan aset kripto. Misalnya, platform seperti BlockFi dan Nexo memberikan pinjaman berbasis dolar dengan Bitcoin atau Ethereum sebagai agunan. 

Kemudian, di Singapura, beberapa perusahaan keuangan terdaftar juga sudah menyediakan layanan serupa dengan pengawasan ketat dari regulator. 

“Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun berpotensi memberikan nilai tambah bagi ekosistem keuangan, implementasinya tetap membutuhkan regulasi yang matang dan infrastruktur risiko yang kuat,” ujar Calvin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News