KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Tugas Bank Indonesia (BI) bakal bertambah. Setelah melakukan burden sharing dengan pemerintah yakni membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk pembiayaan dampak pandemi, kali ini bank sentral diposisikan sebagai standby buyer SBN apabila terjadi krisis keuangan. Kebijakan tersebut mengacu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan atau RUU tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi, dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan. Beleid yang didapat Kontan.co.id itu berdalih, dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis keuangan, Bank Indonesia berwenang membeli SBN jangka panjang di pasar perdana. Sebab, dengan aturan saat ini BI dapat menolak kebijakan pemerintah.
Artinya independensi BI yang diatur oleh Undang-Undang (UU) sebelumnya bakal diputarbalikan. Sebab, UU BI mendefinisikan independensi dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Dus, campur tangan pemerintah atau pihak lain dapat dituntut penjara serta pidana. Baca Juga: Sri Mulyani sebut ada indikasi inflasi jelang akhir tahun 2020 “Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana diatur UU mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, BI juga berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada membeli surat berharga negara di pasar perdana,” sebagaimana Pasal 70 RUU Omnibus Law Sektor Keuangan. Masih dalam rangka pembiayaan krisis keuangan, BI juga berwenang memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SBN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan. Selain itu, BI juga diarahkan untuk membeli repo SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengantisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas dalan penanganan bank bermasalah.
