KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ken Dwijugiasteadi sudah memasuki usia pensiun pada 8 November lalu. Per 1 Desember nanti, ia tidak lagi menjabat Direktur Jenderal Pajak. Sementara pengganti pilihan Sri Mulyani belum diketahui pasti.

Lalu bagaimana nasib agenda reformasi yang sudah ditetapkan? Tugas berat dan tantangan mengejar target penerimaan pajak pun sudah menanti.

Menurut pengamat pajak sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo, tugas-tugas yang akan segera menjadi pekerjaan rumah (PR) pengganti Ken di antaranya menyelesaikan agenda reformasi, membangun trust, meningkatkan kepatuhan pajak, dan membangun otoritas pajak yang kredibel dan professional.

Reformasi perpajakan yang dicanangkan sejak 9 Desember 2016 untuk menuju rasio pajak 14% pada 2020 nyatanya merupakan tugas berat. Saat ini Indonesia memiliki rasio pajak terendah di antara negara-negara ASEAN dan G-20. Ini akibat kondisi penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang juga masih rendah.

Meski realisasi kepatuhan pajak meningkat dari 89% pada tahun lalu menjadi 94,65%, membangun kepercayaan menjadi PR selanjutnya yang harus dikerjakan dirjen pajak selanjutnya.

“Ini kan soal momentum, yang tak akan datang dua kali. Pasca tax amnesty, persepsi masyarakat kan pajak memberatkan. Lalu bagaimana kita mengelola ini?” kata Yustinus, Minggu (12/11).

Target jangka pendek reformasi perpajakan adalah mengamankan penerimaan tahun 2017. Per September lalu, penerimaan baru mencapai 60% dari total Rp 1.283,57 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.

Kepatuhan pajak menjadi bagian penentu. Yustinus menambahkan, diperlukan manajemen yang baik. “Persepsi yang buruk kan perlu diluruskan dan dikelola,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto