KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pergantian posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi perhatian publik, mengingat pencapaian signifikan yang berhasil diraih oleh pejabat sebelumnya.

Tantangan besar menunggu siapa pun yang duduk di kursi Dirjen Pajak, khususnya dalam mengatasi isu-isu yang masih ada dan menghadapi kebijakan yang dianggap tidak adil.

Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), menjelaskan bahwa selama masa jabatan Dirjen Pajak, Suryo Utomo telah mencapai banyak hal, termasuk tiga kali pencapaian target penerimaan pajak.

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

Baca Juga: Kursi Dirjen Pajak Dikabarkan Bakal Diisi Orang Baru, Ini Sederet PR yang Menanti

Dalam empat tahun terkhir, penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 215 triliun setiap tahun. Selain itu juga, telah disahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi bagian reformasi kebijakan. 

Dari segi organisasi dan proses bisnis, Suryo berhasil mealkukan transformasi digital, penambajan KPP Madya, serta melahirkan Coretax atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Namun, Fajry menegaskan bahwa siapapun yang mengisi posisi Dirjen Pajak selanjutnya akan sulit untuk menyamai prestasi yang diraih oleh Suryo Utomo.

Meski implementasi Coretax belum sepenuhnya berjalan mulus dan masalah yang ada saat ini telah berkurang jauh dibandingkan dengan bulan Januari lalu.

“Namun nantinya, kita harapkan akan menjadi game changer ke depannya,” ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Minggu (18/5).

Baca Juga: Kursi Dirjen Pajak Kemenkeu Dikabarkan Bakal Diisi Orang Baru

Maka itu, masalah Coretax yang masih ada akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depan.

Fajry juga menekankan pentingnya sikap tegas dari Dirjen Pajak yang baru.

“Siapapun yang menjadi Dirjen Pajak nantinya, sudah semestinya ia menolak rencana kebijakan Tax Amnesty jilid III ataupun Family Office,” tambah Fajry.

Menurut Fajry, kedua opsi kebijakan ini sangat tidak adil dan bisa mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam jangka menengah maupun panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News