JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terjadi penurunan. Itu terlihat dari menurunnya jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Secara umum, ada 63 K/L yang menerima opini WTP, dan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian ada 18 K/L. Sedangkan yang mendapat opini tidak memberikan pendapat alias disclimer sebanyak 7 K/L.

Laporan itu disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Azis kepada Jokowi. Dalam kesempatan tersebut Jokowi kemudian menyebutkan satu persatu K/L yang mendapatkan opini disclimer. "Ini saya hanya menyebutkan hasil, bukan memberi opini ya," kata Jokowi, Jumat (5/6) di Istana Bogor.

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

Berikut daftar K/L yang mendapatkan opini disclimer tersebut;

1. Badan Informasi Geospasial

2. Kementeraian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigras

4. Kementerian Informasi dan Komunikasi

5. Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI)

6. Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan

7. Ombudsman

Memang, dalam laporannya BPK menyebutkan ada permasalahan utang kepada pihak ketiga yang dimiliki oleh TVRI dan Kemeninfo. Untuk Kemeninfo jumlah utang yang bermasalah itu mencapai Rp 1,12 triliun, sedangkan untuk TVRI sebesar 59,12 miliar.

Jokowi mengatakan, hasil ini harus diterima sebagai momentum untuk berbenah dan memperbaiki diri. Oleh karenanya, pemerintahannya bertekad untuk memperbaiki kualitas LKPP agar lebih akuntabilitas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News