KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah mencapai US$ 215,9 miliar pada Februari 2026. Meski masih tumbuh, lajunya mulai melambat seiring penurunan pada instrumen surat utang.

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,5% year on year (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari 2026 yang sebesar 5,6% yoy. 

Perlambatan ini terutama dipicu berkurangnya posisi surat utang pemerintah di pasar.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menegaskan, dinamika tersebut mencerminkan perubahan komposisi pembiayaan pemerintah. 

"Perkembangan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Dari sisi pemanfaatan, utang luar negeri pemerintah mayoritas digunakan untuk mendukung sektor-sektor strategis. 

Porsi terbesar dialokasikan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0%. Disusul administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,3%, serta jasa pendidikan 16,2%.

Selain itu, ULN juga mengalir ke sektor konstruksi sebesar 11,6% dan transportasi serta pergudangan 8,5%, yang menopang pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Struktur ULN pemerintah masih didominasi utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,98%. Komposisi ini dinilai lebih aman terhadap risiko gejolak jangka pendek.

Di sisi lain, ULN Bank Indonesia (BI) justru mengalami kenaikan. Pada Februari 2026, posisi ULN BI tercatat sebesar US$28,29 miliar, naik dari US$25,46 miliar pada bulan sebelumnya.

Kenaikan ini didorong meningkatnya kepemilikan investor asing pada instrumen moneter yang diterbitkan BI. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi operasi moneter yang pro-pasar sekaligus upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News