JAKARTA. Walaupun investasi di Batam sedang mengalami masalah dan tidak sesuai harapan, sampai saat ini pemerintah belum juga mengambil keputusan. Dalam Rapat Terbatas lanjutan tentang Pengelolaan Kawasan Perdagangam dan Pelabuhan Bebas, Batam, Bintan, Karimun yang dilakukan di Kantor Presiden Selasa (5/1) sore, pemerintah belum juga ambil keputusan untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengelola Batam. Termasuk melalukan perbaikan aturan untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan. "Dua minggu lagi dibicarakan," kata Yasona Laoly, Menteri Hukum dan Ham di Komplek Istana Selasa (5/1).
Tumpang tindih otoritas menekan investasi Batam
JAKARTA. Walaupun investasi di Batam sedang mengalami masalah dan tidak sesuai harapan, sampai saat ini pemerintah belum juga mengambil keputusan. Dalam Rapat Terbatas lanjutan tentang Pengelolaan Kawasan Perdagangam dan Pelabuhan Bebas, Batam, Bintan, Karimun yang dilakukan di Kantor Presiden Selasa (5/1) sore, pemerintah belum juga ambil keputusan untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengelola Batam. Termasuk melalukan perbaikan aturan untuk mengatasi masalah tumpang tindih kewenangan. "Dua minggu lagi dibicarakan," kata Yasona Laoly, Menteri Hukum dan Ham di Komplek Istana Selasa (5/1).