Jakarta. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali melakukan sandera badan (gijzeling) wajib pajak bandel. Kali ini, otoritas pajak menahan seorang wajib pajak untuk wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II berinisial DW. DW merupakan wajib pajak orang pribadi yang punya usaha di bidang perdagangan eceran dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp 3,9 miliar. Penyanderaan ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-1780/MK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, penyanderaan terhadap DW dilakukan setelah melalui berbagai tahapan penagihan pajak. Mulai dari Surat Teguran yang dilayangkan pada tahun 2011 hingga 2014, Surat Paksa pada tahun 2012 sampai 2015, Surat Perintah Melakukan Penyitaan diterbitkan pada periode 2013 sampai 2014, pemblokiran harta dengan surat permintaan blokir ke bank dilakukan pada tahun 2015, dan pencegahan berpergian ke luar negeri dilakukan pada tahun 2015.
Tunggak pajak, pengusaha Jateng di-gijzeling
Jakarta. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali melakukan sandera badan (gijzeling) wajib pajak bandel. Kali ini, otoritas pajak menahan seorang wajib pajak untuk wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II berinisial DW. DW merupakan wajib pajak orang pribadi yang punya usaha di bidang perdagangan eceran dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp 3,9 miliar. Penyanderaan ini dilakukan berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-1780/MK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, penyanderaan terhadap DW dilakukan setelah melalui berbagai tahapan penagihan pajak. Mulai dari Surat Teguran yang dilayangkan pada tahun 2011 hingga 2014, Surat Paksa pada tahun 2012 sampai 2015, Surat Perintah Melakukan Penyitaan diterbitkan pada periode 2013 sampai 2014, pemblokiran harta dengan surat permintaan blokir ke bank dilakukan pada tahun 2015, dan pencegahan berpergian ke luar negeri dilakukan pada tahun 2015.