KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,5%.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2025.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap sesuai dengan kesiapan para pelaku marketplace.

Tips Menabung Aman, Menguntungkan, dan Fleksibel di Bank Digital Bunga Tinggi

Baca Juga: Jadi Pemungut Pajak, Ditjen Pajak Beri Waktu 2 Bulan Bagi Marketplace Siapkan Sistem

"Kita tentunya harus komunikasi dengan mereka para marketplace. Kami sudah undang beberapa marketplace besar," ujar Hestu dalam media briefing di Jakarta, Senin (14/7).

Hestu memastikan bahwa pihaknya akan memberikan waktu kepada para marketplace untuk menyesuaikan sistem mereka dengan kebijakan ini.

"Mereka juga butuh penyesuaian di sistemnya. Dan ketika mereka siap, kita juga membuatkan aplikasi khusus untuk mereka," katanya.  

Selain itu, Hestu menjelaskan bahwa proses penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak akan dilakukan lewat Keputusan Dirjen Pajak, serupa dengan penunjukan pelaku PMSE luar negeri sejak 2020 lalu.

Baca Juga: Kebijakan Tarif Trump Bikin Prospek Harga Logam Mulia Semakin Berkilau

"Ini skemanya akan sama, kita ambil dulu yang besar (marketplace), nanti melebar ke yang seterusnya-seterusnya," jelasnya.

Menurut Hestu, DJP juga akan menyiapkan aplikasi khusus untuk memfasilitasi pemungutan dan pelaporan pajak oleh marketplace. Penunjukan resmi akan dilakukan setelah sistem dan kesiapan pelaku usaha dinilai memadai.

"Ketika mereka siap untuk implementasi, ya mungkin dalam sebulan, dua bulan, baru kita tetapkan. Kita tunjuk mereka sebagai pemungut PMSE ini," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News