Efek krisis yang terjadi di Turki dan Argentina tak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi, saat bersamaan, kita dihadapkan fakta masih berkecambuknya perang dagang antara dua negara besar yakni Amerika Serikat (AS) dan China.

Alih-alih ada negosiasi, perang dagang dua negara dengan ekonomi terbesar dunia ini malah memanas. China memilih melemahkan yuannya untuk dorong ekspor. Adapun AS tetap pada pendirian untuk mengurangi defisit dengan China sebesar US$ 200 miliar dengan kebijakan tarif mulai pekan depan.

Seiring dengan itu, ekonomi AS juga menunjukkan pemulihan. Ini ditandai dengan revisi pertumbuhan ekonomi AS kuartal II dari 4,1% menjadi 4, 2%. Dus, kondisi ini membuat ekonomi banyak negara guncang, khususnya emerging market.

Yang tampak duluan adalah performa mata uang negara-negara emerging market. Nilai uang negara-negara berkembang langsung terkapar, termasuk rupiah. Kurs rupiah terjun ke level terlemahnya terhadap dollar AS sejak krisis keuangan Asia 1998 silam. Jumat Kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah juga terkapar di level Rp 14.717.

Pemerintah dan BI acap menyebut bahwa ekonomi kita cukup solid dibanding tahun 1998. Lantas kenapa kita ikut terseret dalam pusaran 'menakutkan' atas krisis yang terjadi global? Pertama adalah struktur ekonomi kita yang tak sehat, dengan dominasi asing di pasar keuangan.

Hot money masih merajai pasar keuangan kita dengan porsi 40% di saham dan pasar obligasi. Saat AS (advanced country) menaikkan bunga karena ekonominya membaik serta normalisasi pasar keuangan terjadi, duit-duit panas ini kembali liar dan mencari cerukan imbal hasil nan menguntungkan. Kedua, neraca transaksi berjalan kita defisit. Dalam empat tahun terakhir, defisit transaksi berjalan kitya melebar ke level tertinggi. Ketergantungan dollar yang banyak, ditambah minimnya aliran modal asing serta bahan baku membuat kita mudah dihajar oleh sentimen eksternal.

Benar, BI dan pemerintah tengah berupaya untuk memangkas ketergantungan kita terhadap dollar. Kewajiban penggunaan rupiah, mandatori pencampuran biodiesel sampai 20%, kenaikan PPh impor atas barang-barang yang memiliki substitusi di Indonesia adalah beberapa langkah yang dilakukan.

Masalahnya: apakah semua resep tersebut semua akan berhasil? Masih butuh waktu dan bukti. Tapi dalam jangka dekat, bersiaplah menghadapi turbulensi ekonomi. Jadi waspadalah!•

Titis Nurdiana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi