KONTAN.CO.ID -  ISTANBUL. Turki memecat tiga wali kota pro-Kurdi di wilayah tenggara pada Senin, karena dugaan keterkaitan dengan militan Kurdi. 

Pemecatan ini terjadi hanya dua minggu setelah salah satu sekutu utama Presiden Tayyip Erdogan mengajukan usulan untuk mengakhiri pemberontakan militan yang telah berlangsung selama 40 tahun di kawasan tersebut.Kementerian Dalam Negeri Turki menyatakan bahwa wali kota dari Partai DEM yang pro-Kurdi di kota Mardin, Batman, dan Halfeti telah digantikan oleh administrator yang ditunjuk pemerintah. 

Langkah ini, yang menurut kementerian ditujukan kepada para pendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah dilarang, mengingatkan pada tindakan keras sebelumnya terhadap politisi Kurdi.

NPL Berhasil Ditekan, KB Bank Optimis Bukukan Laba Bersih di Tahun 2025

Partai DEM, partai terbesar ketiga di parlemen Turki, mengecam pemecatan ini dan menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pendekatan Ankara yang baru-baru ini menunjukkan kemungkinan adanya proses perdamaian di tenggara. 

Baca Juga: Turkiye Tawarkan Bantuan Teknis Kepada Irak untuk Meningkatkan Keamanan Perbatasan

"Ini adalah pengulangan serangan yang telah berlangsung sejak 1994 untuk menyingkirkan orang-orang Kurdi dari politik demokratis," kata DEM dalam pernyataan resminya. "Ketika kami berharap adanya solusi dan perdamaian, keinginan rakyat justru dilanggar."

Ketiga wali kota yang diberhentikan menolak tuduhan yang dilayangkan kepada mereka dan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sebelumnya, puluhan wali kota pro-Kurdi dari partai pendahulu DEM juga diberhentikan atas tuduhan serupa.

Pada bulan Juni lalu, pemerintah melengserkan seorang wali kota DEM di provinsi Hakkari, dua bulan setelah pemilihan lokal di mana partai tersebut berhasil memenangkan 75 kotamadya.

Baca Juga: Erdogan: PM Israel Netanyahu Tidak Berbeda dengan Hitler

Bulan lalu, Devlet Bahceli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis (MHP) yang merupakan sekutu Erdogan, mengusulkan agar pemimpin PKK Abdullah Ocalan, yang telah dipenjara sejak 1999, datang ke parlemen untuk mengumumkan berakhirnya konflik di Turki tenggara dan menyerahkan diri PKK sebagai imbalan atas kemungkinan pembebasannya.

Editor: Noverius Laoli