KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan menyampaikan penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) pada Februari 2023 sedikit lebih rendah dibandingkan Februari 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan TKD per akhir Februari 2023 mencapai Rp 105,2 triliun. 

"Dana tersebut sama dengan 12,9% dari total transfer yang sudah dialokasikan dalam APBN Tahun 2023," ucap dia dalam konferensi pers APBN Kita Edisi April 2023, Senin (17/4).

Secara rinci, Sri Mulyani menerangkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat tajam per Februari 2023 sebesar Rp 14,8 triliun atau naik 10,9% dibandingkan tahun lalu.

Adapun realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 71,7 triliun dan angka tersebut lebih rendah 18,6% dibandingkan tahun lalu. Pada Februari 2022 DAU mencapai Rp 88,1 triliun.

Baca Juga: Punya Kemiripan, Sri Mulyani Bandingkan Indonesia dengan India

Hal itu karena pemerintah daerah kini harus melakukan penyesuaian yang mana DAU yang sifatnya didedikasikan untuk belanja tertentu baru akan cair kalau mereka melakukan earmarked. 

"Artinya, untuk menjamin bahwa belanja yang seharusnya menjadi tanggung jawab daerah betul-betul dilakukan. Jangan sampai karena DAU sifatnya umum, kemudian dipakai untuk prioritas lain. Misalnya, digunakan untuk pemberian honor atau gaji honorer," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum ada realisasi, sedangkan DAK Nonfisik tercatat sebesar Rp 12,5 triliun pada Februari 2023 atau naik 4,9% dari tahun lalu.

Begitu juga untuk Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) belum ada realisasi. Adapun Dana Desa yang sudah disalurkan per Februari 2023 mencapai Rp 6,2 triliun atau naik 84,9% dari tahun lalu.

Sri Mulyani mengatakan insentif fiskal khusus untuk 62 daerah tertinggal sudah dilakukan alokasi dan kini pemerintah tengah melakukan verifikasi. Dia menyampaikan pemerintah akan mulai menyalurkan dana tersebut pada Maret 2023. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi