KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali menurun pada akhir Maret 2024.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 tercatat Rp 8.262,1 triliun.

Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut berkurang Rp 57,12 triliun atau menurun sekitar 0,68% dibandingkan posisi utang pada akhir Februari 2024 yang sebesar Rp 8.319,22 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,79%.

Baca Juga: BI Berpeluang Kerek Suku Bunga Lagi Agar Rupiah Bisa di Bawah Rp 16.000 Per Dolar AS

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir Maret 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40%.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Maret 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Kamis (5/2).

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,05%. Hingga akhir Maret 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.274,95 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 5.947,95 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.797,16 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.150,79 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.388,92 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.044,37 triliun dan SBSN senilai Rp 344,55 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,95% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Maret 2024 yang sebesar Rp 987,15 triliun.

Baca Juga: Lelang SUN, Selasa (30/4), Penawaran Masuk Mencapai Rp 50,2 Triliun

Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 35,51 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 951,64 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri juga telah dijabarkan oleh Kemenkeu sebagai berikut yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 264,73 triliun, pinjaman multilateral Rp 584,69 triliun, dan pinjaman commercial bank sebesar Rp 102,22 triliun. 

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari