KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Beberapa tahun lalu, mendapatkan sinyal internet bukan perkara mudah bagi warga di pelosok. Simak saja kisah Konrardus Kudarto.

Di sejumlah wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ia harus mencari tempat yang lebih tinggi hingga memanjat pohon agar telepon genggamnya dapat menangkap sinyal.

Ketika pertama kali menjabati Kepala SMAN 1 Titehena pada 2016, desa tempat sekolah tersebut berdiri masih menjadi blank spot. Jaringan telekomunikasi belum menjangkau kawasan itu.

"Tahun 2016, ketika saya pertama menjabat kepala sekolah, desa tempat sekolah berdiri masih merupakan blank spot. Hanya di tempat-tempat tertentu sinyal bisa muncul," kenang Konrardus, belum lama ini. Terkadang ia harus memanjat pohon untuk mendapat sinyal. 

Kondisi tersebut perlahan berubah. Sekolah memperoleh bantuan perangkat akses internet tahun 2017. Kemudian beralih ke jaringan telekomunikasi yang disediakan pemerintah pada 2022.

Kebutuhan konektivitas semakin terasa ketika Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi dan sekolah berubah menjadi posko pengungsian. Dalam kondisi tersebut, komunikasi menjadi kebutuhan penting.

Persoalan serupa pernah dialami tenaga kesehatan di Puskesmas Ilebura. Kepala UPTD Puskesmas Ilebura Yohanes Noda Kwuta mengatakan petugas sebelumnya harus mencari titik tertentu untuk mendapatkan jaringan. Sinyal operator yang tertangkap bahkan berasal dari Pulau Solor.

Sebelum jaringan internet masuk pada 2019, rujukan pasien dilakukan secara manual. Puskesmas dapat mengirim pasien ke rumah sakit tanpa mengetahui lebih dahulu ketersediaan dokter spesialis maupun kamar.

Kehadiran internet mengubah proses tersebut. Petugas kini dapat menggunakan sistem rujukan terintegrasi dan berkoordinasi dengan rumah sakit tujuan sebelum pasien diberangkatkan.

"Kami bisa menunjukkan dulu bahwa tempat tersedia di sana. Sehingga tidak terjadi penolakan pasien karena penuh atau tidak dapat dilayani," kata Yohanes.

Cerita serupa muncul di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Tahun 2023, pemerintah daerah melakukan pendataan blank spot yang mencakup 46 desa. Penanganannya dilakukan melalui koordinasi pembangunan menara BTS serta pengajuan akses internet melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komdigi (BAKTI). 

Sejumlah wilayah seperti Desa Bulo, Ratte dan Poda mulai memperoleh akses. Sekolah, kantor desa dan puskesmas di sejumlah titik yang sebelumnya sulit terhubung kini dapat menggunakan internet untuk kebutuhan administrasi dan layanan publik. Baca Juga: Sungai Kalimantan Surut, Pengiriman Batubara Terganggu dan Muatan Tongkang Dipangkas "Akses yang mulai tersedia di sekolah, kantor desa, dan fasilitas kesehatan mempermudah proses belajar-mengajar, administrasi pemerintahan, serta membuka peluang awal bagi pelaku usaha dan sektor pariwisata di desa untuk mulai terhubung secara digital," papar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Polman.

Namun, pemerataan belum sepenuhnya selesai. Di beberapa desa, jaringan masih lemah. Sehingga peningkatan kualitas layanan tetap menjadi pekerjaan rumah.

Tantangan geografis juga menjadi persoalan di Kabupaten Jayapura, Papua. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura, Much. N. Awaludin mengatakan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan operator terus menambah infrastruktur.

Pada 2023-2025, sebanyak 64 site BTS dibangun melalui program BAKTI. Selain itu, terdapat sembilan site BTS milik Indosat di wilayah pesisir.

Untuk lokasi yang sulit dijangkau jaringan konvensional, internet satelit menjadi alternatif. Pada 2024, Diskominfo Kabupaten Jayapura memasang Starlink di tiga lokasi. Setahun kemudian, lima site kembali dipasang dan pemerintah provinsi memberikan dukungan 60 site.

"Untuk wilayah yang memungkinkan, kita membangun BTS. Untuk lokasi tertentu yang lebih sulit dijangkau, internet satelit seperti Starlink menjadi salah satu alternatif," kata Awaludin.

Dampak konektivitas kemudian meluas ke berbagai aktivitas. Internet membantu sekolah mengakses bahan pembelajaran, fasilitas kesehatan berkomunikasi dan melakukan pelaporan, sementara kantor desa dapat menjalankan administrasi tanpa harus selalu menempuh perjalanan jauh.

Bagi pelaku usaha, konektivitas membuka kesempatan memasarkan produk melalui kanal digital. Di sektor pariwisata, akses internet membantu masyarakat memperkenalkan destinasi dan produk lokal. Baca Juga: Soal Data Emisi PLTU, Pushep: PLN Wajib Buka dan Ada Sanksi Jika Melanggar

Efek ekonomi juga mulai terasa di daerah lain. Di Maluku, keterbatasan jaringan sebelumnya membuat sebagian petani kesulitan memperoleh informasi harga komoditas. Kondisi tersebut membuat posisi tawar petani lemah ketika berhadapan dengan tengkulak.

Kehadiran internet memberi petani kesempatan memperoleh informasi harga, berkomunikasi dengan pembeli dari luar daerah dan mencari alternatif pemasaran.

Dengan demikian, nilai konektivitas bukan sekadar kemampuan mengakses internet. Bagi masyarakat di pelosok, jaringan dapat menentukan akses terhadap informasi yang berpengaruh langsung terhadap keputusan ekonomi.

Di sisi infrastruktur, ekspansi jaringan terus dilakukan oleh pelaku industri. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel memiliki 40.563 menara telekomunikasi hingga semester I-2026. Sebanyak 59% site berada di luar Jawa.

Di Maluku dan Papua, Mitratel memiliki 1.848 menara dengan 2.123 tenant. Jumlah menara di wilayah tersebut tumbuh 5,2%, sedangkan tenant meningkat 5,6%.

Ekspansi juga semakin mengarah ke luar Jawa. Dari tambahan colocation pada semester I-2026, sebanyak 79% berada di luar Jawa. Secara keseluruhan, Mitratel memiliki 23.959 menara di luar Jawa, dibandingkan 16.604 menara di Jawa.

Meski demikian, kesenjangan belum sepenuhnya tertutup. Mitratel masih mencatat 538 desa underserved yang menjadi potensi pembangunan site baru.

Tambahan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz juga membuka peluang pengembangan jaringan. Spektrum 700 MHz memiliki kemampuan penetrasi yang lebih tinggi untuk memperluas coverage, sementara 2,6 GHz dapat mendukung peningkatan kapasitas jaringan.

Mitratel menyiapkan belanja modal Rp 2,9 triliun pada 2026 untuk pembangunan menara organik dan jaringan serat optik. Dan membidik tambahan sekitar 2.500 tenant organik serta 9.000 kilometer fiber billable sepanjang tahun ini.

Pada akhirnya, angka pembangunan infrastruktur tersebut menemukan maknanya ketika dilihat dari sisi masyarakat. Konteks tersebut relevan dengan peringatan Hari Bhakti Postel setiap 27 September.

Peringatan ini berawal dari pengambilalihan Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari kekuasaan Jepang oleh Angkatan Muda PTT pada 27 September 1945. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah perkembangan pos dan telekomunikasi Indonesia. 

Jika pada 1945 perjuangan dilakukan untuk mengambil alih infrastruktur komunikasi agar berada di tangan bangsa Indonesia, tantangan hari ini telah berubah. Memastikan infrastruktur tersebut benar-benar menjangkau seluruh masyarakat.

Maknanya semakin luas. Konektivitas menentukan apakah seorang murid dapat mengikuti ujian daring, tenaga kesehatan dapat memastikan rumah sakit siap menerima pasien, kantor desa dapat mengirimkan laporan, atau petani dapat mengetahui harga hasil panennya.

Karena itu, pemerataan konektivitas bukan sekadar membawa sinyal ke wilayah yang sebelumnya blank spot. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut memiliki kualitas yang memadai dan dapat dimanfaatkan untuk membuka kesempatan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkecil kesenjangan antara masyarakat di pelosok dan pusat ekonomi.

Bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun harus mencari sinyal hingga ke atas pohon, hadirnya jaringan bukan sekadar soal teknologi. Sinyal dapat menjadi pintu menuju informasi, layanan publik dan kesempatan ekonomi yang sebelumnya terasa jauh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News