KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun 2022, di Indonesia telah tercatat 3.544 kejadian bencana. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana.

“Pelayanan prima untuk melindungi masyarakat, termasuk dari risiko bencana, adalah prioritas kita,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat Penutupan Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, Kamis (2/3).

Ma'ruf mengingatkan, dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2024 sebagai pedoman. Dimana visi besar RIPB untuk mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana demi pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Dana Penanggulangan Bersama Bencana Alam Sudah Terkumpul Rp 7,4 Triliun

Ma'ruf menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana agar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.

“Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural,” ucap Ma'ruf.

Selanjutnya, Wapres menuturkan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam pembiayaan untuk bencana. Baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.

Di sisi lain, menurut Ma'ruf, mitigasi dari hulu ke hilir dalam menanggulangi bencana harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat bencana.

“Semua unsur terkait agar terus menjaga komitmen penanggulangan bencana,” tambah Wapres.

Ma'ruf berharap, pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak penanggulangan bencana dengan mendorong kemandirian dengan membangun modal sosial untuk masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana,” terang Ma'ruf.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang telah disampaikan saat Pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 di hari yang sama.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Bencana Alam Bisa Berimbas pada Bencana Keuangan

“Presiden telah memberikan arahan, intinya agar BNPB, BPPD, dibantu unsur TNI/Polri dan para stakeholder terkait agar tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada fase pencegahan,” jelas Suharyanto.

Kemudian, Suharyanto juga menyampaikan harapan Presiden kepada BNPB dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga, khususnya dalam menangani bencana di Tanah Air.

“Mudah-mudahan nanti kemampuan dan kekekuatan kita dalam menghadapi bencana ini lebih baik dan meningkat lagi,” tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto