TOKYO. Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan kemungkinan bakal menaikkan pajak demi mengumpulkan sebesar 7 triliun Yen atau US$ 76 miliar. Langkah ini diambil guna memenuhi janjinya untuk mengakhiri penjualan obligasi di tahun-tahun mendatang, menurut sumber yang berstatus penasihat independen untuk pemerintah. PM Kan telah berkomitmen untuk menunda penjualan obligasi baru sebesar ¥ 44.3 triliun, hingga Maret 2012. Pada saat yang sama, pemerintahannya juga tengah mempertimbangkan bujet belanja tahunan sebesar ¥ 71 triliun Yen selama tiga tahun mendatang, menurut dua sumber pejabat pemerintah. "Kedua sasaran tadi tidak konsisten," ujar Toshiki Tomita. Ia menilai akan ada kekurangan alias defisit antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebesar ¥ 6 atau 7 triliun. Kekurangan tersebut menurut Tomita merupakan tantangan bagi Kan disaat Kan berjuang untuk mengakhiri ketergantungan Jepang lewat surat utang.Sementara itu, Standard & Poor's dan Moody's Investor Service mengatakan mereka akan terus mengawasi strategi anggaran Jepang dalam rangka peningkatkan pengawasan utang global lantaran krisis Eropa. "Tampaknya pemerintah akan membuat target sulit," ujar Kiichi Murashima, kepala ekonom di Citigroup Global Markets Inc di Tokyo Jepang. Sekedar catatan, ketika Kan menjabat sebagai menteri keuangan, Kan mendesak pemerintah untuk memikirkan peningkatan pajak penjualan negara sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kesehatan fiskal.
Tutupi Defisit, PM Jepang Bakal Naikkan Pajak
TOKYO. Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan kemungkinan bakal menaikkan pajak demi mengumpulkan sebesar 7 triliun Yen atau US$ 76 miliar. Langkah ini diambil guna memenuhi janjinya untuk mengakhiri penjualan obligasi di tahun-tahun mendatang, menurut sumber yang berstatus penasihat independen untuk pemerintah. PM Kan telah berkomitmen untuk menunda penjualan obligasi baru sebesar ¥ 44.3 triliun, hingga Maret 2012. Pada saat yang sama, pemerintahannya juga tengah mempertimbangkan bujet belanja tahunan sebesar ¥ 71 triliun Yen selama tiga tahun mendatang, menurut dua sumber pejabat pemerintah. "Kedua sasaran tadi tidak konsisten," ujar Toshiki Tomita. Ia menilai akan ada kekurangan alias defisit antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebesar ¥ 6 atau 7 triliun. Kekurangan tersebut menurut Tomita merupakan tantangan bagi Kan disaat Kan berjuang untuk mengakhiri ketergantungan Jepang lewat surat utang.Sementara itu, Standard & Poor's dan Moody's Investor Service mengatakan mereka akan terus mengawasi strategi anggaran Jepang dalam rangka peningkatkan pengawasan utang global lantaran krisis Eropa. "Tampaknya pemerintah akan membuat target sulit," ujar Kiichi Murashima, kepala ekonom di Citigroup Global Markets Inc di Tokyo Jepang. Sekedar catatan, ketika Kan menjabat sebagai menteri keuangan, Kan mendesak pemerintah untuk memikirkan peningkatan pajak penjualan negara sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kesehatan fiskal.