KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model pembiayaan salah satunya lewat Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun.

Baca Juga: Menteri Basuki Ajak Arsitek Salurkan Ide Untuk Pembangunan IKN Baru

Sebab berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020 – 2024, diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pada tahun 2022 terdapat 14 proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU dan 16 proyek yang dalam tahap transaksi, sehingga total terdapat 30 proyek KPBU dengan perkiraan nilai investasi Rp 332,59 triliun.

"Enam proyek di bidang jalan dan jembatan di antaranya untuk pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi," kata Herry dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/2).

Ke-10 proyek yang sedang dalam tahap transaksi tersebut adalah Jembatan Batam - Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo –Elelim), Jalan Tol Kohod (Pakuhaji) –Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Kediri – Tulungagung.

Editor: Yudho Winarto