KONTAN.CO.ID - Untuk pertama kalinya, pelanggan di seluruh dunia dapat berlangganan untuk menonton TV milik pemerintah Korea Utara. Namanya Shiwani TV.

Mengutip Radio Free Asia (RFA), Shiwani TV akan menyiarkan langsung Korean Central Television dari organisasi pro-Korea Utara yang berbasis di Polandia bernama Chollima Front dengan biaya US$ 21 atau setara Rp 326.000 per bulan, termasuk juga siaran radio.

Program-program tersebut biasanya mencakup propaganda tentang pemimpin tertinggi Kim Jong Un atau pejabat tinggi lainnya, berita buruk tentang negara lain – yang dianggap menimbulkan ketakutan di kalangan warga Korea Utara bahwa dunia luar sebagian besar tidak aman –, dan cerita yang menegaskan kebijakan yang ingin didorong oleh pemerintah.

Untuk layanan radio saja dari stasiun radio Korean Central Broadcasting dan Voice of Korea, biayanya sebesar US$ 10 per bulan. Kontennya akan didigitalkan dari siaran satelit dan gelombang pendek mereka dan dialirkan secara online.

“Kami sebenarnya akan menawarkan layanan kami kepada semua orang yang membayarnya,” kata seorang perwakilan Shiwani TV kepada RFA Korean, meminta untuk tidak disebutkan namanya. 

Dia menambahkan, “Kami percaya bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap televisi berkualitas tinggi, terlepas dari lokasi, pandangan politik, afiliasi partai atau organisasi, atau kontak mereka.”

Baca Juga: Korea Utara Masuk Daftar Terbawah dalam Indeks Kebebasan Global

Melansir The Telegraph, situs web Chollima Front mengatakan tujuan mereka adalah untuk memahami Korea Utara dan budayanya, sekaligus untuk membuat informasi terverifikasi tentang negara tersebut tersedia di ruang publik.

Layanan ini akan tersedia di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Korea Selatan, karena layanan ini dapat melanggar undang-undang keamanan nasional dan ilegal untuk diakses.

Shiwani TV mengatakan pihaknya tidak akan membayar biaya kepada Korea Utara atau memiliki perjanjian kontrak apa pun dengan negara Komunis yang penuh rahasia itu. Kedutaan Besar Korea Utara di Warsawa dilaporkan mendukung rencana tersebut.

"Saluran tersebut beroperasi sesuai dengan hukum Polandia, Kanada dan Jerman, dan juga menghormati hukum tertentu di Korea Utara,” kata seorang juru bicara kepada The Telegraph.

Ia mengatakan, belum ada pelanggan karena layanan tersebut belum diluncurkan.

“Tetapi dengan senang hati saya dapat mengatakan bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tertarik,” tambahnya.

“Saat ini kami memiliki sekitar 50 orang yang meminta untuk diberitahu kapan pendaftaran akan dibuka. Orang-orang ini berasal dari seluruh dunia, terutama Polandia, Amerika, Jepang, Inggris, dan Korea Selatan,” lanjutnya lagi.

Baca Juga: Kesenjangan Makin Melebar, Kim Jong Un Serukan Revolusi Industri

Layanan baru ini dapat mengisi kekosongan yang ada setelah dua situs web milik pemerintah Korea Utara ditutup pada bulan Januari.

Sedangkan untuk Front Chollima dilaporkan hanya beranggotakan sekitar 12 orang, kebanyakan orang Polandia, tetapi juga orang Jerman dan Kanada.

“Chollima Front adalah organisasi yang sangat kecil yang anggotanya adalah beberapa pemuda Polandia dengan pandangan politik komunis,” jelas seorang sarjana studi Korea Utara dan Asia Timur asal Polandia, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Radio Free Asia.

“Tidak ada seorang pun di Polandia yang tertarik dengan budaya Korea Utara, apalagi jika dibandingkan dengan budaya Korea Selatan,” katanya.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie