KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap mencatat pertumbuhan positif pada Juli 2026, meski lajunya melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, posisi M2 pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp 10.371,1 triliun atau tumbuh sebesar 8,3% year on year (yoy), tumbuh melambat dari pada Juni 2026 sebesar 8,7% yoy.

“Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 10,0% year on year (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,6% yoy,” tutur Denny dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga: Ekspor RI ke AS Terancam, Tudingan Transshipment AS Bisa Ganggu Daya Saing Ekspor RI

Adapun perkembangan M2 pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 13,0% yoy atau mencapai Rp 8.970,2 triliun, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 12,1% yoy pada Juni 2026.

Sementara itu, tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 4,6% yoy atau mencapai Rp742,9 triliun, melanjutkan pertumbuhan sebesar 10,1% yoy pada Juni 2026.

Lebih lanjut, pertumbuhan M1 dengan pangsa 57,0% dari M2, pada Juli 2026 tercatat Rp 5.908,7 triliun atau tumbuh sebesar 10,0% yoy, lebih tinggi dibandingkan dengan Juni 2026 yang tumbuh 9,8% (yoy).

Perkembangan M1 dipengaruhi oleh pertumbuhan giro rupiah sebesar 10,9% yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan Juni 2026 sebesar 10,4% yoy. Sementara itu, uang kartal di luar bank umum dan BPR tumbuh melambat dari 15,9% yoy menjadi 15,7% yoy, sedangkan tabungan rupiah ditarik sewaktu -waktu tumbuh stabil sebesar 6,8% yoy.

Selanjutnya, uang kuasi dengan pangsa 42,2% dari M2 pada Juli 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,6% yoy menjadi Rp 4.375 ,9 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9% yoy.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh seluruh komponennya, terutama simpanan berjangka yang tumbuh sebesar 4,6% yoy, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 6,0% yoy.

Baca Juga: KSPN: Data PHK Pemerintah Belum Akurat, 43 Juta Pekerja Berpotensi Tak Tercatat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News