JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Status baru Udar tersebut merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Tony T Spontana mengatakan, penetapan pasal pencucian uang ini berdasarkan alat bukti yang kuat dari tiga saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini, yakni Prawoto, salah seorang pejabat di BPPT; Dradjat Adhyaksa, pejabat pembuat komitmen; Setyo Tuhu, penanggungjawab pengadaan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain itu juga ada temuan transaksi mencurigakan di rekening Udar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sayang, Tony menolak mengungkapkan nilai transaksi mencurigakan itu.
Udar Pristono dijerat pasal pencucian uang
JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Status baru Udar tersebut merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Tony T Spontana mengatakan, penetapan pasal pencucian uang ini berdasarkan alat bukti yang kuat dari tiga saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini, yakni Prawoto, salah seorang pejabat di BPPT; Dradjat Adhyaksa, pejabat pembuat komitmen; Setyo Tuhu, penanggungjawab pengadaan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain itu juga ada temuan transaksi mencurigakan di rekening Udar oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sayang, Tony menolak mengungkapkan nilai transaksi mencurigakan itu.