UE Pangkas Draf Anggaran 2028-2034, Usulkan Pajak Digital Jadi Sumber Dana Baru



KONTAN.CO.ID - BRUSSEL. Pertemuan para pemimpin Uni Eropa pada hari Sabtu (21/11) mengusulkan pemotongan lebih lanjut terhadap draf anggaran Uni Eropa 2028-2034 yang disusun oleh Komisi Eropa. 

Ia juga menyarankan sumber pendapatan baru bagi Uni Eropa, termasuk pajak digital, untuk membantu mendanai berbagai kebijakan Uni Eropa.

Pemotongan yang diusulkan oleh Antonio Costa akan mengurangi total anggaran tujuh tahunan tersebut sebesar €40 miliar menjadi €1,582 triliun dibandingkan dengan usulan yang diajukan oleh presidensi Uni Eropa dari Irlandia pada bulan Oktober, serta berkurang €180,6 miliar dibandingkan dengan usulan awal dari Komisi Eropa.


Usulan Costa terutama memangkas Dana Daya Saing Eropa (European Competitiveness Fund) yang bertujuan meningkatkan daya saing industri Eropa terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat serta anggaran untuk sektor pertahanan dan pengeluaran luar negeri. Sementara itu, alokasi dana untuk sektor pertanian dan kebijakan kohesi relatif lebih terlindungi dibandingkan dengan usulan kompromi dari pihak Irlandia.

Baca Juga: NATO Tegaskan Siap Pertahankan Polandia Usai Dugaan Pelanggaran Udara Rusia

Meskipun demikian, Prancis mengkritik angka-angka baru tersebut karena dianggap tidak cukup melindungi para petani. Senada dengan itu, kepala negosiator anggaran Parlemen Eropa, Siegfried Muresan, menyatakan bahwa angka-angka tersebut merupakan sebuah kemunduran.

"Usulan ini tidak dapat diterima oleh Parlemen dan tidak bisa menjadi dasar bagi persetujuan kami. Anggaran Uni Eropa adalah anggaran investasi. Pemotongan, pemotongan lagi, dan terus-menerus melakukan pemotongan bukanlah sebuah strategi investasi," ujarnya.

Friedrich Merz, kanselir Jerman menyatakan bahwa usulan ini merupakan langkah awal, namun jumlahnya masih terlalu besar.

"Pengaturan pembagian beban yang adil dan setara hanya dapat dicapai melalui penyesuaian di sisi pendapatan," kata Merz.

Ia menegaskan kembali bahwa anggaran tersebut harus menyediakan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, dan seluruh 27 negara anggota Uni Eropa harus turut berkontribusi. 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Hungaria, Slovakia, Bulgaria, dan Republik Ceko, yang secara khusus keberatan untuk ikut mendanai bantuan bagi Ukraina. 

Para pemimpin Uni Eropa akan membahas usulan Costa dalam pertemuan puncak khusus pada 26–27 November, dengan tujuan memperkecil perbedaan antara negara-negara kontributor bersih (penyumbang dana lebih besar daripada yang diterima) dan penerima bersih (penerima dana lebih besar daripada yang disumbangkan) dalam anggaran Uni Eropa, serta mencapai kesepakatan pada bulan Desember.

Anggaran Uni Eropa merupakan sarana bagi blok yang beranggotakan 27 negara ini untuk membiayai seluruh kebijakannya mulai dari mendukung sektor pertanian, mengembangkan teknologi baru, hingga menopang industri dan penelitian guna menghadapi persaingan dari Tiongkok dan Amerika Serikat.

Anggaran ini juga mencakup berbagai hal lain, seperti pertukaran pelajar, upaya penyetaraan standar hidup di seluruh wilayah Uni Eropa, bantuan untuk Ukraina, serta gaji para pejabat Uni Eropa.

Pajak digital sebagai sumber pendapatan baru 

Baca Juga: CAF Dukung Gianni Infantino untuk Terpilih Lagi Jadi Presiden FIFA

Anggaran Uni Eropa didanai melalui kontribusi nasional dan apa yang disebut sebagai "sumber daya sendiri" (*own resources*) yakni pajak dan pungutan yang dipungut oleh negara-negara anggota Uni Eropa namun dialokasikan khusus untuk anggaran Uni Eropa, seperti bea cukai, persentase dari pajak pertambahan nilai (PPN), atau pajak atas limbah plastik yang tidak didaur ulang.

Semakin besar porsi "sumber daya sendiri" ini dalam anggaran Uni Eropa, maka semakin kecil kontribusi yang harus dikeluarkan pemerintah negara anggota dari kas nasional mereka.

Usulan Costa mengenai pajak digital ini didasarkan pada proposal tahun 2018 dari Komisi Eropa, yang pada saat itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa.

Kini, Costa mengusulkan agar Uni Eropa menerapkan pajak sebesar 3% atas omzet bersih tahunan yang berasal dari iklan daring, layanan perantara digital, dan data yang dihasilkan pengguna. 

Pajak ini ditujukan bagi perusahaan yang memiliki omzet tahunan dari aktivitas digital sebesar €50 juta di Uni Eropa, dengan total omzet global melebihi €750 juta.

Kebijakan ini akan menyasar perusahaan raksasa digital yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat, seperti Google, Microsoft, Meta, Apple, atau Amazon. 

Langkah ini sempat diwaspadai oleh banyak pemerintah negara anggota Uni Eropa karena khawatir akan memicu kemarahan Presiden AS Donald Trump, yang secara terbuka menentang penerapan pajak semacam itu.

Untuk menambah pendanaan, Costa juga mengusulkan perlambatan pengembalian pokok pinjaman—yang nilainya lebih dari €600 miliar—yang dihimpun secara bersama oleh Uni Eropa hingga akhir tahun 2026 untuk dana pemulihan pascapandemi. 

Pembayaran kembali bunga dan pokok pinjaman akan dimulai pada tahun 2028 dan berlangsung hingga tahun 2058 sesuai rencana awal, namun pembayaran pokok mungkin akan lebih lambat dalam tujuh tahun pertama agar tersedia lebih banyak dana dalam anggaran untuk prioritas-prioritas lain, ungkap para pejabat.

Anggaran beserta sumber pendapatannya harus disepakati secara bulat, dan proses ini sering kali diwarnai perdebatan sengit. 

Anggaran tujuh tahun untuk periode 2028–2034 yang tengah dibahas saat ini menjadi sangat rumit karena adanya tekanan tambahan terhadap anggaran nasional akibat tingginya harga energi serta pengeluaran untuk sektor pertahanan.

Meskipun anggaran Uni Eropa baru harus siap pada tahun 2028, para pemimpin menginginkan kesepakatan tercapai paling lambat akhir tahun 2026. 

Hal ini dikarenakan akan diadakannya pemilihan umum tahun depan di Prancis, Italia, Polandia, Yunani, Estonia, Finlandia, dan Slovakia, di mana isu anggaran kemungkinan besar akan menjadi bagian dalam kampanye pemilihan.

Baca Juga: Denmark Desak Uni Eropa Perketat Visa Rusia Usai Dugaan Plot Pembunuhan