KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat dan memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas pasokan energi global, khususnya di kawasan strategis Selat Hormuz. Situasi ini terjadi di tengah kebuntuan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama dua bulan.

Seorang pejabat senior Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan pada Jumat bahwa Teheran tidak dapat dipercaya terkait setiap kesepakatan sepihak mengenai Selat Hormuz. Pernyataan ini mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Iran–AS.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia, saat ini dilaporkan masih terganggu akibat blokade Iran. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat disebut turut menghambat ekspor minyak mentah Iran, memperburuk ketegangan di jalur pelayaran strategis tersebut.

Harga Minyak Global Melonjak

Gangguan pasokan ini telah menekan pasar energi global. Harga minyak mentah acuan Brent tercatat sempat menyentuh level tertinggi dalam empat tahun terakhir, yakni sekitar US$126 per barel pada Kamis, sebelum ditutup sedikit di atas US$111 per barel pada Jumat. Secara mingguan, harga minyak diperkirakan naik sekitar 5,7%.

Baca Juga: Hormati Raja Charles, Trump Cabut Tarif Whisky Asal Inggris

Lonjakan ini memicu kekhawatiran akan potensi perlambatan ekonomi global akibat meningkatnya biaya energi dan ketidakpastian pasokan.

Gencatan Senjata Rapuh dan Risiko Eskalasi

Meskipun gencatan senjata diberlakukan sejak 8 April, situasi tetap rentan. Laporan intelijen menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi serangan militer baru untuk mendorong Iran kembali ke meja perundingan.

Sementara itu, Iran disebut telah mengaktifkan sistem pertahanan udaranya dan menyiapkan respons militer jika terjadi serangan lanjutan. Dua sumber Iran menyebutkan bahwa Teheran memperkirakan potensi serangan terbatas dari AS yang mungkin diikuti oleh serangan Israel.

Ketegangan ini juga diperburuk oleh serangan sebelumnya pada 28 Februari, yang melibatkan serangan udara AS dan Israel terhadap Iran. Sebagai balasan, Iran dan sekutunya melancarkan serangan ke fasilitas militer dan infrastruktur di kawasan Teluk.

UEA Tekankan Hukum Internasional

Penasihat kepresidenan UEA, Anwar Gargash, menegaskan bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz harus dijamin oleh hukum internasional dan kehendak kolektif komunitas global.

“Anda tidak dapat mempercayai atau mengandalkan pengaturan sepihak Iran setelah agresi yang dianggap mengkhianati negara-negara tetangganya,” tulis Gargash.

Baca Juga: Konflik Iran Tekan Rantai Pasok, Biaya Industri Inggris Melonjak pada April 2026

Diplomasi Mandek dan Ketidakpastian Politik AS

Di Washington, tidak ada kepastian mengenai langkah selanjutnya. Presiden Trump sebelumnya menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal terbaru dari Iran, sementara mediator internasional belum menetapkan jadwal baru untuk perundingan damai.

Di dalam negeri AS, terdapat tenggat waktu politik terkait konflik ini, namun laporan menyebutkan bahwa status gencatan senjata dapat memengaruhi interpretasi hukum terkait kewenangan perang.

Ancaman Eskalasi Militer dan Dampak Global

Laporan media juga menyebutkan bahwa AS mempertimbangkan berbagai opsi militer, termasuk kemungkinan operasi untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Selain itu, pembentukan koalisi keamanan maritim baru bernama Maritime Freedom Construct juga tengah didiskusikan untuk memastikan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

Sementara itu, Iran menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil dan memperingatkan bahwa setiap serangan baru akan memicu respons militer yang lebih luas terhadap kepentingan AS di kawasan.