KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Uji kelayakan atau
fit and proper test seleksi calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimulai hari ini di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Salah satu yang lolos adalah
Dicky Kartikoyono, Kepala Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI). Dicky melamar sebagai calon Wakil Ketua OJK. Dalam melakukan uji kelayakan tersebut. Dicky membeberkan, terkait sinergi makroprudensial (BI) dan mikroprudensial (OJK) yang akan dilakukan ketika ia terpilih.
Ia menjelaskan bahwa interkoneksi antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial pada dasarnya bertumpu pada berbagi data (
data sharing) di antara para otoritas. Menurutnya, kolaborasi pentahelix hanya dapat berjalan kuat apabila seluruh pihak membaca dan menggunakan data yang sama.
Baca Juga: 10 Calon DK OJK Jalani Uji Kelayakan Besok,Pengamat:Berani Perbaiki Industri Keuangan “Dalam arti bagaimana memahami risk management dari keseluruhan pelaku di sektoral. Sektornya sendiri sekarang ini kan sudah terintegrasi. Kalau kemudian membaca data yang berbeda, katakan sebut saja sumber datanya, kemudian lakukan analisis tanpa dilakukan analisis bersama, tidak pernah duduk bersama membahas,” tutur Dicky dalam RDPU Calon Anggota DK OJK, Rabu (11/3/2026). Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lanjutnya, perlu melihat panel data yang sama ketika merespons kebijakan. Menurutnya, penggunaan data yang berbeda dapat memunculkan asimetri informasi di antara otoritas. Ia menjelaskan bahwa BI umumnya menguasai data yang bersifat makroprudensial, yang tidak terlalu rinci atau granular. Sementara itu, dari sisi pengawasan, OJK lebih memahami kondisi masing-masing bank maupun pelaku industri melalui data yang lebih granular. Nah dengan perbedaan karakter data tersebut sebenarnya dapat disinergikan melalui berbagi data antarotoritas, sehingga koordinasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif sebagaimana yang dibutuhkan dalam kerangka KSSK.
Baca Juga: Mengintip Bursa Calon DK OJK, Purbaya: Belum Ada Kandidat Unggul Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa di banyak negara, infrastruktur data menjadi salah satu solusi penting untuk melakukan integrasi pengawasan sektor keuangan. Infrastruktur tersebut juga memungkinkan otoritas melakukan berbagai analisis, termasuk cross-sectoral stress testing serta pemantauan terhadap konglomerasi keuangan. “Ini semuanya berdasarkan data yang terintegrasi. Itu yang kami lakukan. Kami di KSSK melakukan Protocol Management Crisis Terintegrasi (PMKT) namanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dicky membeberkan, langkah antisipasi tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari simulasi yang bersifat penuh hingga semi penuh, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko. Menurutnya, upaya yang dilakukan dalam kerangka KSSK untuk mengantisipasi risiko sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Namun, ia menilai masih terdapat ruang untuk penguatan, khususnya dalam penerapan manajemen risiko yang terintegrasi melalui mekanisme berbagi data yang lebih baik antarotoritas.
Baca Juga: Pansel DK OJK Didominasi Pemerintah, Kemenkeu Pastikan Sesuai Aturan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
