KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Stabilitas keuangan Indonesia menghadapi tekanan serius di awal Februari 2026 menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan kenaikan bobot Indonesia dalam indeks global. Kebijakan tersebut memicu gejolak tajam di pasar saham dan meningkatkan risiko meluasnya tekanan ke pasar keuangan lain, termasuk obligasi negara dan nilai tukar rupiah. Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai reaksi pasar terhadap keputusan MSCI menunjukkan rapuhnya kepercayaan investor terhadap tata kelola dan transparansi pasar modal domestik.
Baca Juga: Investasi KEK Capai Rp 335 Triliun, Serap 248 Ribu Tenaga Kerja Pasca pengumuman MSCI pada 28 Januari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi dalam dari level 8.980 pada 27 Januari menjadi 8.232 pada 29 Januari. Bahkan, IHSG sempat mengalami penurunan harian hingga 8% yang memicu
trading halt. Dalam periode yang sama, investor asing mencatat aksi jual bersih (
net sell) sebesar US$ 735 juta. Menurut Myrdal, tekanan di pasar saham berpotensi menjadi pintu masuk risiko penularan (
contagion) ke pasar obligasi dan nilai tukar apabila tidak segera ditangani secara terpadu. "Kekhawatiran kami adalah potensi dampak rambatan ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), yang dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah," ujar Myrdal kepada Kontan.co.id, Minggu (1/2/2026). Ia menegaskan, kondisi tersebut akan mengirimkan sinyal negatif bagi stabilitas keuangan Indonesia pada awal Februari 2026. Maybank mengidentifikasi sejumlah indikator kunci yang perlu diawasi ketat, antara lain penurunan IHSG harian di atas 7%, kenaikan imbal hasil SBN tenor 10 tahun menuju kisaran 6,45% hingga mendekati asumsi APBN 2026 sebesar 6,9%, serta risiko nilai yang menembus level 16.990 per dolar AS. Meski demikian, hingga akhir Januari 2026 kondisi pasar keuangan masih relatif terkendali. Nilai tukar rupiah bergerak stabil di kisaran Rp 16.700–Rp 16.780 per dolar AS, sementara yield SBN 10 tahun masih berada dalam rentang 6,33–6,37%. Namun, kepemilikan asing pada SBN tercatat mulai menurun dan premi risiko Indonesia yang tercermin dari CDS 5 tahun meningkat tipis dari 73,05 menjadi 76,19.
Baca Juga: Judi Online Masih Marak, PPATK: Masyarakat Belum Sadar Sepenuhnya Tekanan pasar juga diperburuk oleh pengunduran diri sejumlah pimpinan lembaga strategis di sektor keuangan, termasuk Direktur Utama Bursa Efek Indonesia serta jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Myrdal menilai peristiwa ini berpotensi dipersepsikan negatif oleh investor global. "Hal ini kemungkinan akan dianggap oleh investor global dan lokal sebagai konfirmasi atas masalah sistemik yang mendalam, sehingga meningkatkan risiko penularan keuangan (
financial contagion)," katanya. Karena itu, Myrdal mendorong respons kebijakan yang cepat, tegas, dan terkoordinasi dari pemerintah dan otoritas keuangan. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta Indonesia Investment Authority (Danantara) dinilai krusial untuk menjaga stabilitas. Menurutnya, komunikasi kebijakan yang jelas dan kredibel, dukungan likuiditas strategis, serta kesiapan intervensi lintas pasar diperlukan untuk mencegah tekanan pasar berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
"Mengeluarkan pernyataan yang tidak ambigu dan kredibel untuk menjangkarkan ekspekstasi pasar dan menghentikan aksi jual karena panik," imbuh Myrdal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
