JAKARTA. Gebrakan dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas memberantas mafia migas tengah dinanti-nanti. Setumpuk harapan berada di pundak Faisal Basri selaku ketua tim. 

Tapi, tak sedikit kalangan yang meragukan tim ini. "Saya meragukan kapasitas dan kredibilitas mereka. Memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. Jangan-jangan tim ini menjadi lembaga formal melegalitas mafia migas, hanya berganti baju saja," kata Direktur Eksekutif Komisi Kebijakan Publik Rusmin Effendy, Rabu (26/11).

Rusmin menuturkan, pembentukan tim ini sejak awal patut dipertanyakan. Apalagi, lembaga tersebut tidak jelas kredibilitasnya, namun menjadi alat kepentingan politik dan pencitraan pemerintahan Jokowi-JK serta kelompok mafia migas itu sendiri.

"Pekerjaan rumah pertama Faisal, apakah dia mampu memberantas gurita bisnis yang dilakukan Ari Soemarno Inc yang dikenal bagian jaringan mafia migas. Kalau tidak, sebaiknya mundur saja, tidak usah cuap-cuap, apalagi penunjukan Faisal di back-up Rini Soemarno. Logika orang bodoh saja, mana mungkin dia berani menyikat para mafia migas," terangnya.

Soal informasi masuknya anggota tim karena titipan Ari Soemarno, Rusmin menegaskan, sejak awal pihaknya meragukan integitas mereka, termasuk Faisal Basri.

"Bagaimana mungkin seorang Faisal Basri mampu memberantas mafia migas, kalau dirinya sendiri bagian dari para neolib. Selama ini kan para neolib-neolib itu yang bermain di bisnis migas," katanya.   Dalam susunan anggota tim reformasi migas terdapat sosok Daniel Purba. Melihat sepak terjang dan track record sebagai mantan vice presiden Petral pada waktu Ari Sumarno dirut Petral, mengindikasikan dia terlibat kooptasi keluarga Soemarno. 

Kabarnya, Daniel terkenal kawan dekat Hin Leong pedagang solar terbesar di Asia dan Hin Leong terkenal sebagai penadah solar selundupan dari Indonesia

"Sebelum ditunjuk sebagai anggota reformasi migas, sebaiknya Daniel diaudit kekayaannya dulu, baik oleh PPATK ataupun KPK. Buktikan dia bersih terlebih dahulu sebelum membersihkan sektor migas," terang Rusmin.

Rusmin tambahkan, hampir sebulan lebih pemerintahan Jokowi-JK berjalan, sudah terlihat tidak ada perubahan yang signifikan bagi kepentingan rakyat, bahkan yang terjadi semakin karut-marut mulai dari persoalan kartu sakti, kenaikan BBM, pengosongan kolom agama, kisruh di DPR dan sebagainya.

"Selama ini rakyat sudah dibodoh-bodohi oleh pemerintah Jokowi-JK bahkan banyak janji-janji saat kampanye yang tidak terealisasi, hanya kosmetika politik agar rakyat dinina bobokan dengan janji-janji saat kampanye. Salah satu yang paling fatal adalah janji untuk tidak menaikkan BBM, apalagi pengalihan subsidi kepada rakyat miskin dengan tiga kartu sakti menimbulkan persoalan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto