JAKARTA. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari sidak yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasinya adalah dengan tidak mengkhususkan terminal bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). "Mengubah konfigurasi terminal itu yang paling pokok. Ya, misalnya, kenapa sih ini TKI dibedakan seperti itu. Seolah-olah khusus yang dalam pengertian negatif. TKI itu kan orang berjasa sama seperti semuanya," ujar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto di kantor presiden, Kamis (11/9). Kuntoro menilai bahwa terminal khusus bagi TKI terkesan diskriminatif. Menurut dia, TKI tidak hanya pembantu rumah tangga, tetapi juga ada yang berlatar belaang sarjana teknik hingga dokter. Oleh karena itu, lebih baik terminal untuk TKI dicampur dengan penumpang umum. Rencana itu masuk dalam lima rencana aksi besar dan 30 subrencana aksi UKP4 bersama KPK. "Ini sambil berjalan (dilakukan) dan itu dimonitor hingga akhir Desember," ujar Kuntoro.
UKP4 minta terminal khusus TKI dihapus
JAKARTA. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari sidak yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasinya adalah dengan tidak mengkhususkan terminal bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). "Mengubah konfigurasi terminal itu yang paling pokok. Ya, misalnya, kenapa sih ini TKI dibedakan seperti itu. Seolah-olah khusus yang dalam pengertian negatif. TKI itu kan orang berjasa sama seperti semuanya," ujar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto di kantor presiden, Kamis (11/9). Kuntoro menilai bahwa terminal khusus bagi TKI terkesan diskriminatif. Menurut dia, TKI tidak hanya pembantu rumah tangga, tetapi juga ada yang berlatar belaang sarjana teknik hingga dokter. Oleh karena itu, lebih baik terminal untuk TKI dicampur dengan penumpang umum. Rencana itu masuk dalam lima rencana aksi besar dan 30 subrencana aksi UKP4 bersama KPK. "Ini sambil berjalan (dilakukan) dan itu dimonitor hingga akhir Desember," ujar Kuntoro.