JAKARTA. Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto yang ditunjuk untuk menjadi koordinator mengatasi kelancaran transportasi di Jabodetabek sudah berhasil menyusun 83 rencana aksi. Sebanyak 17 langkah mengatasi kemacetan dan kelancaran transportasi Jabodetabek yang pernah ditetapkan pembahasan awal di Istana Wakil Presiden, dikelompokkan dalam empat sasaran, yaitu perbaikan sarana dan prasarana transportasi, perbaikan penataan ruang, perbaikan regulasi, dan tata kelola serta perbaikan transportasi publik. "Dari empat kelompok itu dirinci menjadi 20 langkah yang dijabarkan menjadi 83 rencana aksi dan 121 sub rencana aksi ," ujar Kuntoro usai rapat terbatas mengatasi kemacetan dan pembenahan transportasi Jabodetabek di Istana Wakil Presiden, Jumat (29/10). Contoh rencana aksi itu antara lain, rencana pemberlakuan electronic road price, pembangunan jalan tol tambahan, perbaikan sarana dan prasarana jalan. Kemudian, penyusunan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek, revisi rencana induk transportasi terpadu, hingga pendidikan disiplin lalu lintas bagi masyarakat Menurut Kuntoro, segenap aparat dilibatkan untuk memuluskan rencana aksi itu, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian ESDM Kemudian, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu Pemerintah kota, Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Satpol PP, dan Masyarakat. "Upaya ini membutuhkan keterlibatan semua pihak," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
UKP4 siapkan 83 aksi atasi kemacetan Jabodetabek
JAKARTA. Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto yang ditunjuk untuk menjadi koordinator mengatasi kelancaran transportasi di Jabodetabek sudah berhasil menyusun 83 rencana aksi. Sebanyak 17 langkah mengatasi kemacetan dan kelancaran transportasi Jabodetabek yang pernah ditetapkan pembahasan awal di Istana Wakil Presiden, dikelompokkan dalam empat sasaran, yaitu perbaikan sarana dan prasarana transportasi, perbaikan penataan ruang, perbaikan regulasi, dan tata kelola serta perbaikan transportasi publik. "Dari empat kelompok itu dirinci menjadi 20 langkah yang dijabarkan menjadi 83 rencana aksi dan 121 sub rencana aksi ," ujar Kuntoro usai rapat terbatas mengatasi kemacetan dan pembenahan transportasi Jabodetabek di Istana Wakil Presiden, Jumat (29/10). Contoh rencana aksi itu antara lain, rencana pemberlakuan electronic road price, pembangunan jalan tol tambahan, perbaikan sarana dan prasarana jalan. Kemudian, penyusunan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek, revisi rencana induk transportasi terpadu, hingga pendidikan disiplin lalu lintas bagi masyarakat Menurut Kuntoro, segenap aparat dilibatkan untuk memuluskan rencana aksi itu, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian ESDM Kemudian, Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu Pemerintah kota, Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Satpol PP, dan Masyarakat. "Upaya ini membutuhkan keterlibatan semua pihak," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
