Ukraina Desak Brasil untuk Tangkap Vladimir Putin Jika Hadir di KTT G20

KONTAN.CO.ID - DEN HAAG. Jaksa agung Ukraina mengatakan, dia telah menerima informasi intelijen yang mengindikasikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan akan menghadiri KTT G20 di Brasil pada bulan depan.

Mengutip Reuters, pihak kejaksaaan agung Ukraina meminta pihak berwenang di sana untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan jika Putin muncul.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag mengeluarkan surat perintah untuk Putin pada Maret 2023, sekitar setahun setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. ICC menuduh Putin melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak.

Rusia sudah membantah tuduhan kejahatan perang dan Kremlin telah menolak surat perintah ICC sebagai "batal demi hukum".

Ketika ditanya apakah Putin akan menghadiri pertemuan 20 negara ekonomi terkemuka dunia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada hari Senin: "Tidak. Ketika keputusan dibuat, kami akan memberi tahu Anda."

Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa penting bagi masyarakat internasional untuk bersatu dan meminta pertanggungjawaban Putin.

"Karena informasi bahwa Putin mungkin menghadiri pertemuan puncak G20 di Brasil, saya ingin menegaskan kembali bahwa otoritas Brasil sebagai negara pihak Statuta Roma berkewajiban untuk menangkapnya jika ia berani berkunjung," kata Kostin, merujuk pada perjanjian yang membentuk ICC.

Dia menambahkan, "Saya benar-benar berharap Brasil akan menangkapnya, menegaskan kembali statusnya sebagai negara demokrasi dan negara yang diatur oleh aturan hukum."

Menurut Kostin, kegagalan untuk melakukannya berisiko menciptakan preseden di mana para pemimpin yang dituduh melakukan kejahatan dapat bepergian tanpa hukuman.

Brasil mengirim undangan standar kepada Putin untuk pertemuan kelompok G20 pada 18-19 November 2024 di Rio de Janeiro. Menurut dua pejabat pemerintah Brasil, pihaknya belum menerima indikasi bahwa Putin berencana untuk hadir.

Kantor kejaksaan ICC menolak berkomentar.

Seorang juru bicara pengadilan menegaskan kembali bahwa pengadilan bergantung pada negara dan mitra lainnya untuk melaksanakan keputusannya, termasuk surat perintah penangkapan.

"Negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk bekerja sama sesuai dengan perjanjian pendirian pengadilan tersebut," kata juru bicara Fadi El Abdallah.

Di antara enam pejabat Rusia yang menjadi sasaran surat perintah ICC adalah komisioner hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, mantan menteri pertahanan Sergei Shoigu, dan Viktor Sokolov serta Sergey Kobylash, yang dituduh mengarahkan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil.

Meskipun ada surat perintah ICC, Putin pada bulan September melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke Mongolia. Pada saat itu, kegagalan untuk menangkap Putin dikritik oleh Ukraina sebagai pukulan bagi keadilan internasional.

Namun, tahun lalu, Putin tidak menghadiri pertemuan negara-negara BRICS di Afrika Selatan dan hadir secara daring.

ICC, dengan 124 negara anggota, didirikan pada tahun 2002 untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi ketika negara-negara anggota tidak mau atau tidak mampu melakukannya sendiri.