KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2025 mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai sebesar US$ 431,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal III 2025 sebesar US$ 427,6 miliar. Lebih rinci, ULN Indonesia meningkat didorong oleh posisi ULN pemerintah pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar US$ 214,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 210,1 miliar dolar AS. Sedangkan ULN swasta tercatat sebesar US$ 192,8 miliar pada kuartal IV 2025, menurun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2025 sebesar US$ 194,5 miliar.
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai, peningkatan ULN pemerintah terbilang wajar, karena dalam beberapa bulan terakhir terdapat tren penurunan suku bunga global. Selain itu, untuk mencegah terjadinya
crowding out di pasar domestik, pemerintah mencari alternatif pendanaan dari eksternal.
Baca Juga: Kemensos Salurkan Rp1,83 Triliun Bansos Reguler untuk Penanganan Pasca Banjir Sumatra Myrdal menilai, perkembangan utang luar negeri pemerintah pada dasarnya difokuskan untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik atau mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. “Di sisi lain, kondisi tersebut sejalan dengan kebutuhan belanja negara yang cukup agresif, mengingat posisi defisit fiskal pada akhir tahun lalu sudah mendekati 3%, yakni sebesar 2,92% dari produk domestik bruto (PDB),” tutur Myrdal kepada Kontan, Rabu (18/2/2026). Sementara itu, untuk ULN swasta, ia membeberkan bahwa posisi ULN swasta pada Desember 2025 lebih rendah dibandingkan Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh kondisi domestik, khususnya sektor swasta, yang memiliki likuiditas sangat memadai. Ia menuturkan bahwa hal tersebut tercermin dari perkembangan dana pihak ketiga, terutama dari korporasi, yang menunjukkan pertumbuhan cukup agresif, yakni berada di kisaran di atas 8%. Sejalan dengan itu, berdasarkan data terakhir BI mengenai jumlah uang beredar, dana pihak ketiga dari swasta terlihat tumbuh cukup agresif. Kondisi tersebut, kata Myrdal menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki likuiditas yang memadai di tengah ekspansi bisnis yang cenderung dilakukan secara hati-hati. Hal inilah yang membuat urgensi swasta untuk mencari pendanaan dari luar negeri tidak sebesar pemerintah. Selain itu, swasta juga mempertimbangkan faktor lain, seperti fluktuasi di pasar valas global serta tingginya volatilitas pasar keuangan global, sehingga cenderung memilih langkah yang lebih aman. Lebih lanjut, untuk ULN pemerintah ke depan, Myrdal menilai pertumbuhan ULN berpotensi cukup agresif dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tetap baik. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan pendanaan pemerintah diharapkan dapat ditopang oleh perolehan pendapatan negara yang juga meningkat. “Kebutuhan pendanaan luar negeri dari pemerintah masih kurang dari 5% sih harusnya. Begitu pula dengan swasta yang kelihatannya pertumbuhan ULN untuk tahun ini sambil mereka memanfaatkan momentum pemulihan ekonominya ataupun ekspansi ekonomi harusnya sih kurang dari 5% juga,” ungkapnya. Adapun posisi
Debt Service Ratio (DSR) Tier 1 Indonesia pada kuartal IV 2025 yang berada di level 14,33%. DSR Tier 1 adalah mengukur kemampuan pembayaran utang luar negeri (pokok + bunga) pemerintah dibandingkan dengan pendapatan ekspor. Myrdal menilai, rasio utang Indonesia relatif terkendali. Hal ini juga didukung oleh daya saing ekspor yang masih cukup baik. Kinerja ekspor sepanjang tahun lalu yang mencatatkan pertumbuhan positif serta surplus neraca perdagangan yang solid menjadi penopang utama ketahanan sektor eksternal. “Dan dari sisi kompetitifness atau daya saing ekspor kita juga cukup baik. Dan ini kelihatan dari pertumbuhan ekspor tahun lalu, trade surplus-nya juga bagus,” ungkapnya. Ia menjelaskan, risiko baru akan meningkat apabila terjadi kombinasi penurunan ekspor dan kenaikan pinjaman luar negeri. Namun demikian, struktur pinjaman Indonesia saat ini mayoritas berasal dari pemerintah yang umumnya digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan fungsi tersebut, peningkatan pinjaman justru berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian apabila mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas produksi. “Nah kalau pinjamannya sebagai
shock absorber, baru kalau terus-terusan daya saing ekspor kita turun, ini yang jadi
warning,” tandasnya.
Baca Juga: Mentan Paparkan Progres Perbaikan hingga Bantuan di Lokasi Bencana Aceh-Sumatra Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
